1000 Pengacara Ganjar Mahfud Law and Development Centre (GLDC) : Terkait Kasus Boyolali, Rezim Militer Jangan Coba Dihidupkan Kembali

- Penulis Berita

Jumat, 5 Januari 2024 - 11:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNGPUBER. COM, Jakarta – Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, demokrasi memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambil keputusan pemerintah, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan Politik.

Tetapi yang terjadi pada masa orde baru, sistem rekrutmen politik bersifat tertutup sehingga sangat bertentangan dengan semangat demokrasi.
Demokrasi saat rezim orde baru tidak ada harganya di mata pemerintahan kala itu. Bahkan ketika masyarakat ingin menyuarakan aspirasinya, Pemerintah malah melakukan upaya yang sangat kejam.

Berkaca kepada Peristiwa Trisakti, ketika mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya pada 12 Mei 1998. Aksi mereka langsung dihalangi oleh Polri dan Militer. Aparat mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa, sehingga para mahasiswa berlarian, tetapi aparat tidak berhenti menembak, sehingga satu per satu korban berjatuhan bahkan ada yang meninggal dunia.

Inilah yang terjadi, ketika demokrasi sudah lagi tidak ada harganya. Bahkan nyawa manusia sudah tidak ada lagi harganya. Kejadian tersebut tentu saja adalah pelanggaran HAM. Padahal dikatakan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1), setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Tetapi kenyataan nya, mereka membunuh para korban, mereka berhak untuk hidup dan saat itu sedang mempertahankan hidup nya. Mengapa militer selalu bersikap sewenang-wenang terhadap warga sipil.

Seperti kejadian baru-baru ini yang terjadi di Boyolali, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil yang diketahui merupakan relawan pendukung Ganjar Mahfud, diketahui dari pakaian yang digunakan oleh korban yang bergambar paslon no 3.

Kejadian itu terjadi pada Sabtu, 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.19 WIB. Sehingga menyebabkan korban luka-luka dan harus di rawat di rumah sakit.
Para ASN dan Aparatur Negara seharusnya loyal kepada Negara, tidak boleh berpihak kepada sosok atau individu. Agar pemilu 2024 ini berjalan secara jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan aturan dalam. UU No 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf (f), yaitu Netralitas. Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun yang tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Atas kejadian ini, kami mengecam keras dan menegaskan bahwa, Negara Indonesia saat ini bukan lagi zaman rezim Militer. Tetapi mengapa, kasus pelanggaran HAM dan penganiayaan yang di lakukan oleh anggota Militer terhadap warga sipil masih saja terjadi.

Apakah kita akan kembali ke era rezim Militer? era dimana terjadinya pembunuhan dan penganiayaan oleh anggota Militer yang di lakukan tanpa rasa ampun. Membunuh dan menganiaya orang-orang yang tidak bersalah. Jika era rezim itu terjadi lagi di masa sekarang, maka Indonesia akan kembali ke masa lalu yang penuh dengan ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pada pasal 1 ayat (5) dikatakan, Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dan pada ayat (6) dikatakan, Tersangka adalah Militer yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Dalam Undang-undang tersebut jelas dikatakan bahwa anggota militer yang melanggar hukum disiplin Militer patut di jadikan sebagai tersangka. Tetapi pada kenyataan nya, Undang-Undang hanyalah sebatas Undang-undang. Padahal sudah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, hukum tetap harus berjalan dan tidak boleh adanya keberpihakan kepada para terduga pelaku.

Lantas apakah salah jika masyarakat sudah tidak lagi mempercayai Aparat Negara?

Para koordinator GLDC (Ganjar Mahfud Law and Development Centre) Seluruh Indonesia meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil serta damai. UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Koordinator GLDC Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,Bali, Papua

Amaldo, S.H., Yopis Piternalis, S.H., Ricky SP Siahaan, S.E., S.H., Mbus., Ph.D., Ir Yudhi Sari Sitompul, S.H., M.H., Sarah Serena, S.H., M.H., Ivan Tampubolon, S.H., M.H., Rio Saputro, S.H., Megawati, S.H., M.H., Hosper Sibarani, S.H., M.H., Magdalena M. Siringoringo, S.H., M.H., Benny Fernando, S.H., Meldianto, S.H., Robert, S.H., Reko Hernando, S.H., Landen Marbun, S.H., Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Merza, S.H., M.H., John J Sada, S.H., I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., CLA., CPL., Johanis Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A., Yulianto, S.H., Bee Ndruru, Surya Lin, S.H., M.H., Eben Ezer M. Sinaga, S.H., S.H

Berita Terkait

Tensi Politik Memanas: Ribuan Massa Kepung Kantor Pemkab Sampang
Johanes Gluba Gebse Kandidat Dengan Elektabilitas Terunggul Sebagai Calon Gubernur Papua
Tim Pemanjat Putri TRAMP Luncurkan Ekspedisi Pemanjatan Tebing Parang TRAMP
Dana Dimakan Marketing BCA Multifinance, Rekening Nasabah di Debit Bayar Cicilan
Hakim MK Guntur Hamzah Kembali Akan Dilaporkan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara
SIARAN PERS DK PWI PUSAT. Wahai Hendry Ch Bangun Yang Terhormat Tinggalkan Segera Cawe Cawe Itu !!!! Patuhilah Rekomendasi Dewan Kehormatan PWI Pusat
Jelang Pilkada 2024 Dukungan Terus Mengalir Kepada Calon Bupati Sampang H. Slamet Junaidi
Perjalanan Anak Petani dari Kepala Kamar Mesin ke Kursi Bakal Calon Bupati Lembata
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 03:07 WIB

Plh Sekda Kota Bandung Hikmat Ginanjar Sebut Para ASN Harus Promosikan Wisata Kota Bandung

Selasa, 28 Mei 2024 - 01:55 WIB

Buntut Kecelakaan Truk di Cimahi Akibatkan 1 Meninggal dan Sejumlah Luka-Luka, Bey Machmudin: “Saya Akan Panggil Kadis Perhubungan” !

Selasa, 28 Mei 2024 - 01:45 WIB

Pemilihan Gubernur Jabar 2024 Resmi Diluncurkan Pj Gubernur Bey Machmudin

Selasa, 28 Mei 2024 - 01:33 WIB

Dinilai Berhasil dalam Penerapan SPBE Kota Terbaik, Pemkot Bandung Peroleh Penghargaan dari KemenPAN-RB

Senin, 27 Mei 2024 - 00:46 WIB

Danpusdikbekang Taekwondo Championship 2024 Jaring Atlit Berbakat Punya Mental Juara

Senin, 27 Mei 2024 - 00:34 WIB

Mendalami Makna Nilai Insyaallah sebagai Upaya Menggapai Puncak Kesadaran Tauhid

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:58 WIB

Kawasan Wisata Yang Satu Ini Mirip Seperti di Soul Korea Selatan

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Berita Terbaru