Kasus money politik Pemilu 2024, AHY harus Contoh SBY, tidak Intervensi Kader yang Tersangkut Hukum

- Penulis Berita

Minggu, 12 Mei 2024 - 02:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BandungPunyaBerita.Com, Jakarta – Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono harus mencontoh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap kadernya yang terbukti bersalah, meski saat itu menjabat sebagai presiden RI. Peringatan ini disampaikan, agar Demokrat di bawah AHY tidak membantu pelanggar hukum money politik salah satu caleg dapil Jakarta 3 dalam Pemilu 2024 lalu.

Tersangka money politik dan telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) jangan sampai dikeluarkan SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan), karena hal ini dapat mencederai penegakan hukum di Indonesia. Jangan ada jual beli hukum dengan mengeluarkan SP3 kepada tersangka yang jadi DPO atas kasus money politik caleg DPR RI dapil Jakarta 3.

Pakar politik dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menegaskan, penegakan hukum tidak bisa ditawar-tawar. Jika memang telah terbukti bersalah, bahkan sudah menjadi DPO maka hendaknya diproses sesuai ketentuan.

“Aparat Penegak Hukum jangan terpengaruh oleh desakan-desakan politik pihak tertentu, tetaplah bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tegakan hukum setegak-tegaknya,” ujar Adi.

Ia mengatakan, pemberantasan praktik politik uang dapat dilawan dengan dua pendekatan, yakni kultural dan hukum. Melalui pendekatan kultural, ia mengatakan harus ada kesadaran dari masyarakat melakukan gerakan sosial menolak politik uang dan melaporkan bila menemukan di lapangan. “Kemudian, aparat penegak hukum memproses laporan masyarakat terkait politik uang itu tanpa pandang bulu,” katanya.

Sebelumnya dikabarkan, ada dugaan upaya pihak tertentu yang mau menutup kasus money politik Pemilu 2024 yang dilakukan oleh tersangka dan DPO caleg DPR RI dapil Jakarta 3.

Padahal Kinerja Bawaslu Jakarta dan Penyidik Polda Metro Jaya, serta Jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta yang tergabung dalam Gakumdu Jakarta sudah mendapat apresiasi, khususnya dalam penanganan kasus money politik yang melibatkan oknum tersebut pada Pemilu 2024 lalu.

Jajaran Gakumdu telah bekerja maksimal sehingga dengan bukti-bukti yang kuat telah melanjutkan kasus ini ke ranah tahapan berikutnya yakni P-19. (Harry).

Berita Terkait

Geliat PPM Manajemen di Kawasan Elite BSD
Singapura Dilanda Covid? Indonesia Punya Penangkalnya!
Turnamen Robotik Indonesia – Piala Ketua MPR RI: Sekolah Rimba Indonesia Sabet Penghargaan Nasional
IJW Ajak Ratusan Wartawan Long March Desak Kapolri Tuntaskan Urusan Korupsi PWI Pusat dan Kritisi RUU Penyiaran
Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Arsha Composer & Talent Gelar Kegiatan Penanaman Mangrove
Kupas Tuntas Penyakit Lupus, Waspada Autoimun
Tempest UKW PWI Legacy Memalukan
Hendri Bangun-Sayid Panik, Tekan DK PWI Pusat Lewat Somasi, Minta Sanksi Organisasi Dibatalkan
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:38 WIB

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:51 WIB

Mengapa Kota Bandung Menjadi Magnet Para Wisatawan, Berikut Ulasannya

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Rabu, 22 Mei 2024 - 03:49 WIB

Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat

Berita Terbaru