BandungPunyaBerita. Com, Kota Bandung – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdiskusi soal kegiatan reses. Mulai dari aturan, prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan hingga anggaran.

“Kita kedatangan kunjungan kerja dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja berkaitan prosedur dan mekanisme reses bagi anggota DPRD,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Iman Tohidin, Kota Bandung, Kamis (18/4/2024).

Kegiatan reses ini kata Iman Tohidin, merupakan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Namun untuk tahun ini hanya 2 kali.

“Alhamdulilah, tadi kita berdiskusi, berbagi informasi soal kegiatan reses baik di DPRD Jawa Barat maupun di DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” kata Iman Tohidin.

Dalam pertemuan tadi dibahas pula soal reses konvensional dan partisipatif. Reses konvensional merupakan reses yang dilakukan pimpinan atau anggota dengan melakukan kunjungan ke perorangan. Misalnya, tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemuda dan sebagainya.

Sedangkan reses partisipatif menghadirkan beberapa kelompok masyarakat dari berbagai kalangan untuk menampung aspirasi, untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan masyarakat melalui kegiatan reses.

“Dan tentunya anggota dewan harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut,” tegas dia.

Untuk DPRD Jawa Barat sendiri, reses yang diterapkan merupakan reses partisipatif, dan hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, seperti peserta yang dihadirkan atau diundang dalam reses partisipatif harus 175 orang di satu titik.

Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Maulana menambahkan, kegiatan reses di DPRD Jawa Barat melibatkan pendamping. Sekretariat DPRD Jawa Barat juga memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Editor: Beny

BandungPunyaBerita. Com, NTT – Tokoh masyarakat Lembata sekaligus politisi senior Herman Yosef Loli Wutun menyambut baik munculnya sejumlah figur muda dalam perhelatan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Lembata pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024 mendatang.

“Saat ini saya amati ada beberapa nama figur muda, termasuk dari kalangan figur senior potensial yang akan meniatkan diri maju di Pilkada Lembata November 2024. Munculnya sejumlah nama figur baik di internal partai politik maupun di luar partai tentu menjadi hal menarik,” ujar Herman Wutun di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (17/4).

Namun, menurut Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Indonesia beberapa periode, satu hal prinsip dan penting dipegang figur-figur itu bila kelak mendapat mandat formal masyarakat sebagai bupati-wakil bupati di lewotana, leu awuq (kampung halaman) Lembata lima tahun mendatang yaitu sungguh-sungguh menempatkan kepentingan masyarakat Lembata di atas segala kepentingan kelompok dan golongan.

“Siapapun terpilih nanti memimpin Lembata, satu hal yang perlu menjadi komitmen yaitu harus loyal kepada kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mereka juga harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Herman Wutun.

Sejauh ini, sejumlah nama kader internal partai politik di Lembata mencuat masuk dalam bursa Pilkada 2024. Dari Partai Demokrat muncul nama mantan Penjabat Bupati Thomas Ola Langoday dan Imo Wulakada.

Sedangkan dari PDI Perjuangan, muncul nama anggota DPRD NTT Viktor Mado Watun, Wakil Ketua DPRD Lembata Frans Gewura, dan Wakil Ketua Taruna Merah Putih sekaligus chief engineer di Saudi Arabia Marianus Wilhelmus Lawe.

Dari Partai Gerindra mencuat nama Ketua DPC Partai Gerindra Vianey Burin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Simeon Lake Odel, Partai Golkar Yohanes de Rosari dan Petrus Gero serta, Partai NasDem anggota DPRD NTT Alex Ofong.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Lembata mulai 8-30 April 2024 membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024. Pendaftaran berlangsung di Kantor Sekretariat DPD PAN Lembata, Lamahora, Kota Lewoleba, Nubatukan.

Selain memprioritaskan kader internal untuk diseleksi masuk bursa Pilkada Lembata, nama Marianus Lawe mulai menonjol dan disebut-sebut di internal partai. Marianus adalah tokoh muda NTT kelahiran Lembata. Kini, ia merenda karier sebagai kepala kamar mesin (chief engineer) di kapal berbendera asing di perairan Arab Saudi.

Ketua Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional Lembata Lorens Keraf menyebutkan pembukaan pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.

“Informasi yang beredar nama Marianus Wilhelmus Lawe mulai didiskusikan dalam pertemuan internal partai. Kita buka kesempatan untuk siapa saja. Yang bersangkutan (Lawe) tentu juga nanti perlu komunikasi dengan saya sebagai ketua,” kata Lorens, tentang Marianus, Master Marine Engineer (S2) lulusan BP3I Jakarta dan Sarjana Ekonomi jurusan Transportasi Laut Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. (Yoga).

Bandungpunyaberita. com, Kota Bandung – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar acara halalbihalal dengan tema Mari Perkuat Silaturahmi dan Sucikan Hati untuk Menggapai Kemenangan Hakiki. Acara tersebut dilaksanakan di rooptof DPRD Jawa Barat, Rabu (17/4/2024).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat mengapresiasi acara halalbihalal yang digagas Sekretariat DPRD Jawa Barat tersebut. Tak lupa pihaknya mengucapkan minal aidin wal faizin bagi seluruh pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Selain itu, masih dalam sambutannya Taufik Hidayat membahas soal kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik hingga membahas soal kunci sukses menjadi pemimpin yang baik.

“Saya mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua. Kunci sukses seseorang, kunci sukses menjadi pemimpin salah satunya berbakti kepada orang tua. Harus baik kepada orang tua. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, dan semoga kita semua panjang umur dan selalu bahagia,” kata Taufik Hidayat.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPRD Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Garut Barnas Adjidin menambahkan, halalbihalal yang dilaksanakan hari ini diharapkan menjadi ajang saling maaf memaafkan, dan bisa memperkuat tali silaturahmi dan kekompakan semua pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat.

“Kemarin kita sudah melaksanakan Ramadan, kemudian merayakan Idul Fitri dan sekarang kita menggelar halalbihalal. Tentunya agar kita saling memaafkan dari kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja,” tambah Barnas Adjidin.

Mudah-mudahan harap Barnas Adjidin, melalui acara silaturahmi ini (halalbihalal) seluruh pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat bisa saling memaafkan, selalu bahagia, dan terutamanya bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Editor: Beny

BANDUNGPUNYABERITA. COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini tengah menyidangkan perkara sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 kembali menjadi sorotan. Pasalnya, salah satu Hakim MK yang terlibat dalam perkara sengketa Pilpres tersebut sedang diproses di MKMK atas dugaan pelanggaran etik.

Sunandiantoro, SH, MH, salah seorang Kuasa Hukum Pelapor yaitu Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS) mengatakan, pihaknya telah melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik.

“Hari ini MKMK menyidangkan laporan kami terhadap Prof. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terlapor. Alhamdulillah sidang berjalan lancar dan mendapat respon baik dari Majelis Kehormatan MK,” ujar Sunandiantoro, Senin (16/4/2024) usai menghadiri sidang di MKMK.

Lebih jauh Sunandiantoro menjelaskan, Hakim Terlapor diduga sebagai drafter dan aktir intelektual yang memanipulasi Putusan MK No. 90. Bahkan secara historis, Hakim Terlapor pernah dijatuhi sanksi etik (peringatan tertulis) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022.

“Dugaan kami, Hakim Terlapor adalah drafter dan aktor intelektual yang memanipulasi Putusan MK 90, ditambah secara historis beliau pernah merubah frasa pada pertimbangan hukum perkara 103.” Imbuh sunan

“Kami meminta kepada Majelis Kehormatan MK untuk memutuskan dan menetapkan hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan, Proses rapat pemeriksaan hakim, dan pengambilan keputusan dalam perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami meminta hal itu dan tadi majelis hakim merespon dengan baik, tinggal menunggu hasil rapat apakah provisi kami dapat dikabulkan atau tidak. Kami sangat optimis laporan kami dikabulkan untuk menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi agar persoalan kemarin tidak terulang kembali” ungkap Sunandiantoro.

Disaat yang sama, kuasa hukum lainnya Edesman Andreti Siregar SH mengakui bahwa persoalan etika merupakan hal yang sangat penting dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban untuk mengingatkan persoalan etika dan adab dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

“Seorang negarawan itu harus beretika, beradab dan faham tentang pola dari kenegarawanan itu sendiri. Dalam perkara ini, kami akan mengajukan saksi ahli untuk mengingatkan kembali bahwa Hakim MK itu adalah negarawan. Maka kita harus mengingatkan kembali bahwa negarawan itu harus beretika dan beradab,” pungkasnya. (*).

BANDUNGPUNYABERITA. COM, KAB. BANDUNG BARAT – Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menegaskan Pemdaprov akan tetap melanjutkan pengelolaan Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti untuk mendukung penanganan sampah wilayah Bandung Raya.

Menurutnya, sesuai dokumen perencanaan total kapasitas zona penimbunan di TPK Sarimukti sebanyak 1.962.637 meter kubik (1,9 juta m3) dan semestinya ditutup pada 2017. Kenyataannya sampai saat ini TPK Sarimukti masih harus dioperasikan dengan total sampah tertimbun berdasarkan data akhir 2023 sebanyak 15.494.994 meter kubik (15,4 juta m3).

“Telah melebihi kapasitas sebesar 786,44 persen,” kata Herman Suryatman, Rabu (17/4/2024).

Saat ini, zona pembuangan yang dioperasikan adalah Zona 2 dan 3, sedangkan Zona 1 dan 4 untuk sementara ditutup karena sudah melebihi daya tampung dan membahayakan tanggul penahan sampah yang terletak di bagian bawah zona penimbunan.

“Zona 2 dapat dioperasikan sampai 30 April 2024, kemudian akan dioperasikan Zona 3 yang direncanakan dapat beroperasi sampai September 2024,” terang Herman.

Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2024 terdapat alokasi untuk Pembangunan Zona 5 atau Zona Perluasan yang pada saat ini masih dalam tahap pelelangan. Pembangunan Zona 5 direncanakan dimulai akhir April 2024 dan dapat digunakan September 2024.

“Sesuai dengan dokumen perencanaan, Zona 5 dapat dioperasikan selama dua tahun 15 hari dengan sampah masuk sebesar 1.800 ton per hari,” kata Herman.

Berdasarkan berita acara pimpinan daerah di Wilayah Bandung Raya pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Instruksi Gubernur Jawa Barat, telah disepakati bahwa pembuangan sampah di TPK Sarimukti dibatasi maksimal sebesar 1.000 ton/hari.

Namun pada bulan Ramadhan  pembuangan sampah ke TPK Sarimukti telah mencapai 1.611 ton per hari sehingga dikhawatirkan kapasitas tampung Zona 2 akan cepat habis.

Dalam hal keterbatasan area penimbunan sampah, Pemdaprov Jabar meminta pemda kabupaten dan kota wilayah Bandung Raya mengelola sampahnya secara mandiri.

“Kami terus mendorong upaya pengurangan sampah dari asal itu, agar dapat membuang sampah maksimal sebesar 1.000 ton per hari sehingga TPK Sarimukti dapat digunakan sampai TPPAS Regional Legoknangka dapat dioperasikan pada 2028,” tutup Herman.

Editor: Beny

BANDUNGPUNYABERITA. COM, Kota Bandung – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung beroperasi secara optimal, khususnya mulai hari pertama masuk kerja pasca libur Idulfitri.

Selain itu, Bambang juga menyoroti berbagai aspek pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh gerai-gerai layanan publik di MPP. Salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kami memonitor, MPP ini beroperasi dengan baik di hari pertama masuk kerja. Kami juga mendapat laporan terkait upaya rekan-rekan OPD, salah satunya untuk menarik minat investasi di Kota Bandung,” ujar Bambang saat meninjau MPP Kota Bandung, Selasa 16 April 2024.

Bambang juga mengapresiasi layanan-layanan yang ada di MPP Kota Bandung. Menurutnya, dari berbagai aspek, layanan ini sangat memudahkan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya dari aspek teknologi dan komunikasi publik, ini saya rasa sudah sangat baik dan juga kreatif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh OPD Kota Bandung untuk menjaga kualitas MPP sebagai akses yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan publik.

“MPP ini wajah, atau cerminan Pemerintah Kota Bandung (dalam memberikan layanan publik). Jadi terus jaga dan tingkatkan kualitasnya,” pesan Bambang.

Untuk diketahui, MPP Kota Bandung yang terletak di Jalan Cianjur ini memfasilitasi 28 gerai dan 1 drive thru yang terdiri dari instansi internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung. Gerai-gerai tersebut di antaranya:

1. Disnaker Kota Bandung
2. Disdagin Kota Bandung
3. BPBJ Kota Bandung
4. Disdukcapil Kota Bandung
5. Diskominfo Kota Bandung
6. Diciptabintar Kota Bandung
7. Bapenda Kota Bandung
8. Perumda  Tirtawening
9. Helpdesk OSS DPMPTSP Kota Bandung
10. Polrestabes Bandung
11. Kemenkumham Kanwil Jawa Barat (Ditjen AHU & HAKI)
12. Kantor imigrasi kelas I Kota Bandung
13. Kementrian Agama Kota Bandung
14. Kantor Agraria (ATR/BPN) Kota Bandung
15. DPMPTSP Propinsi Jawa Barat
16. Bapenda Propinsi Jawa Barat
17. Kantor Bea Cukai Kota Bandung
18. BNN Kota Bandung
19. BPJS Kesehatan
20. BPJS Ketenagakerjaan
21. BPPOM di Bandung
22. PT PLN UP3 Kota Bandung
23. PT Pos
24. Pengadilan Negeri Kota Bandung
25. Bank Bandung
26. Bank BJB
27. Pojok Dekranasda dan UMKM
28. Bandung Investment Corner (DPMPTSP Kota Bandung)
29. DRIVE Thru SAKEDAP

Selain itu, fasilitas yang dimiliki Mal Pelayanan Publik terbilang lengkap dan ramah anak dan disabilitas.Di antaranya seperti, ruang aktasi (ibu menyusui), musala, toilet khusus disabilitas, pojok baca digital, taman bermain anak, dan area menunggu yang nyaman.

Editor: Beny

BANDUNGPUBER. COM, Kota Bandung – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung kembali menggelar Imbauan Simpatik di sejumlah pintu kedatangan ke Kota Bandung pada 15 – 16 April 2024.

Imbauan Simpatik dilaksanakan di Terminal Leuwipanjang, Stasiun Kiaracondong dan Terminal Cicaheum.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung, dan aparat kewilayahan.

Imbauan simpatik ini, dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen, sekaligus mendata penduduk non permanen di Kota Bandung pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

“Tujuan kegiatan ini untuk mendata para penduduk pendatang yang akan tinggal sementara atau tidak menetap di Kota Bandung. Termasuk kelengkapan dokumen identitas penduduk pendatang serta maksud kedatangannya ke Kota Bandung,” kata Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, Senin 15 April 2024.

Ia menerangkan, dengan meningkatnya mobilitas penduduk non permanen, diperlukan gambaran kondisi dan perkembangannya serta ketersediaan data penduduk non permanen di Kota Bandung.

“Kegiatan ini sekaligus upaya dalam meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk non permanen. Dari beberapa kegiatan Imbauan Simpatik sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar maksud kedatangan penduduk pendatang ke Kota Bandung setelah Hari Raya Idulfitri di antaranya adalah pekerjaan dan pendidikan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan Imbauan Simpatik ini, lanjut Tatang, penduduk yang ber-KTP di luar Kota Bandung (non permanen) cukup memperlihatkan KTP-el kepada petugas dan mengisi formulir yang telah disediakan beserta alamat email.

“Kami turut mengimbau agar penduduk pendatang yang akan tinggal dan tidak akan mengurus kepindahannya dari domisili asal ke Kota Bandung, untuk melakukan pendaftaran penduduk non permanen. Ini dapat dilakukan melalui aplikasi Salaman (Selesai dalam Genggaman) ataupun melalui alamat laman berikut https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id,” tutur Tatang.

Ia berharap, dengan adanya pendataan ini, jumlah masyarakat pendatang yang ada di setiap kecamatan di Kota Bandung dapat diketahui.

“Data ini kemudian akan menjadi dasar pertimbangan terhadap rencana maupun kebijakan terkait perencanaan fasilitas kota yang harus disediakan oleh Pemkot Bandung, seperti sarana air bersih, penyediaan TPS, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Selain pendataan penduduk pendatang, Disdukcapil Kota Bandung juga memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan memberikan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui mobil Mepeling bagi warga yang belum memiliki.

“Kami menyediakan mobil Mepeling untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sosialisasi,” ungkapnya.

Editor :Beny

BANDUNGPUBER. COM, GIANYAR BALI  –  Persib Bandung secara dramatis ditahan imbang Persita Tangerang di pekan ke-31 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin (15/04/2024) sore WIB.

Duel ini berlangsung dengan sangat seru dan dramatis. Persib tampil solid di babak pertama dan kemudian Persita bangkit di babak kedua. Sejumlah peluang tercipta di laga ini.

Gol Persita dicetak oleh Irsyad Maulana, Ramiro Fergonzi, dan Fahreza Sudin Hi Ibrahim. Sementara gol Persib dipersembahkan Febri Hariyadi, Ciro Alves, dan David da Silva.

Dengan hasil ini, Persib mengemas 56 angka dan berada di peringkat dua klasemen sementara Liga 1. Sementara itu Persita mengoleksi 32 angka dan berada di posisi 15 dengan raihan 32 angka dari 31 laga.

Duel Persita Tangerang vs Persib Bandung pun semakin seru usai skor menjadi remis 2-2. Itu setelah Ramiro Fergonzi mengeksekusi hadiah tendangan penalti dari wasit pada menit 58. Persib Bandung sempat memegang keunggulan untuk kedua kalinya tepat di menit akhir waktu normal (90’). Gol berasal dari sundulan David da Silva yang meneruskan corner kick Rezaldi Hehanusa dari sisi kanan. Akan tetapi, lewat skema yang sama, Persita Tangerang berhasil memaksa duel berakhir 3-3. Eksekusi sepak pojok dituntaskan oleh Fahreza Sudin dengan sepakan akrobatik yang mengecoh Kevin Mendoza.

Hasil tersebut membuat Maung Bandung belum mengunci tiket championships series Liga 1 2023/2024. Namun, mereka masih tetap aman di posisi kedua dengan 56 poin dari 31 pertandingan. Sedangkan Pendekar Cisadane tak beranjak dari posisi 15 alias satu anak strip di atas zona merah. Dengan koleksi 32 angka, mereka hanya unggul satu dari Arema FC yang berada di pintu jurang degradasi.

Selanjutnya, Persib Bandung bakal menjamu Persebaya Surabaya pada pekan 32 Liga 1 2023/2024. Adapun Persita Tangerang melawat ke kandang Persik Kediri pada Sabtu, 20 April 2024.

Editor: Beny

BANDUNGPUBER. COM, Jakarta —Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), HM.Jusuf Rizal,SH instruksikan PWMOI daerah cek dan investigasi kebenaran bantuan Pemda, BUMD dan Swasta yang dikucurkan ke PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Daerah banyak yang diduga ikut dikorup oknum-oknum PWI Daerah.

“Saya banyak menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa dugaan korupsi di organisasi wartawan tertua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) itu bukan hanya di Pusat, tapi juga diduga terjadi di PWI Propinsi maupun Kabupaten Kota,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak kepada media di Jakarta.

Karena itu, masyarakat meminta PWMOI tidak hanya mengkritisi dugaan korupsi di Pusat, tapi juga di daerah. Dugaan adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di tubuh organisasi PWI, baik Pusat maupun daerah sudah lama berlangsung. Namun selama ini tidak ada yang berani membongkar kebobrokan oknum-oknum tersebut.

Sebagaimana diketahui publik PWMOI bongkar dugaan korupsi Rp,2,9 Milyar dana hibah Kementerian BUMN dari total Rp. 6 Milyar untuk pelaksanaan UKW di 30 Propinsi hingga Juli 2024. Saat ini, menurut informasi, baru terlaksana di 10 Propinsi. Rencananya dana hibah Kementerian BUMN itu totalnya Rp.18 Milyar selama tiga tahun.

“Memang memprihatinkan organisasi kewartawanan yang dibilang profesional, ternyata di dalamnya subur dengan penyalahgunaan wewenang. Bantuan Pemda, BUMD dan Swasta jarang dipertanggungjawabkan. Padahal dana bantuan Pemda dan BUMD itu uang negara,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu

Kasus dugaan KKN di tubuh organisasi PWI ternyata seperti api dalam sekam. Dominasi PWI sebagai organisasi tertua ternyata menimbulkan arogansi seolah tidak tersentuh hukum. Oknum-oknumnya seenaknya melakukan Abuse Of Power, tanpa ada koreksi padahal ini merusak marwah wartawan dan PWI.

Guna menindaklanjuti laporan masyarakat itu, PWMOI Pusat instruksikan PWMOI Daerah agar melakukan investigasi mengecek bantuan-bantuan dari Pemda, BUMD maupun Swasta yang dikucurkan ke PWI Propinsi maupun Kabupaten Kota, yang tidak dikelola secara transparan dan profesional.

“PWMOI juga mempertanyakan peran dan fungsi Dewan Pers yang seharusnya sesuai UU Pers 40 tahun 1999, Pasal 15 memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan profesionalisme wartawan, lebih-lebih organisasi wartawan PWI adalah anggotanya. Dewan Pers telah gagal menjalankan peran dan fungsinya membina wartawan,” tegas Jusuf Rizal Ketua Relawan President Center, Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 itu.

BANDUNGPUBER. COM, JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang membangun Kraton Majapahit Jakarta, di daerah Cipayung Jakarta Timur. Kraton Majapahit Jakarta merupakan replika dari sebagian Istana Raja Majapahit yang pernah ada di Jawa Timur pada tahun 1292-1526 M.

“Keberadaan Kraton Majapahit Jakarta ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Kejayaan Majapahit yang ditampilkan kembali melalui miniatur di Kraton Majapahit Jakarta, menjadi bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar,” ujar Bamsoet usai bersilaturahmi dengan AM Hendropriyono dan berkunjung ke Kraton Majapahit Jakarta, Minggu (14/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan Kraton Majapahit Jakarta memiliki sejumlah fasilitas layaknya Kraton Majapahit sebenarnya. Antara lain, Taman Madakaripura, Pendopo Maharaja Hayam Wuruk, Balairung Mahapatih Gajah Mada dan Alun-Alun Wilwatikta.

“Saya sendiri mendapatkan banyak informasi di Kraton Majapahit Jakarta ini. Sekaligus mereview pengetahuan sejarah yang pernah saya miliki. Ternyata banyak yang salah dan tadi diluruskan lewat tayangan film bagaimana kerajaan Majapahit tumbuh dan berkembang dimasa lalu,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengajak semua anak bangsa menjaga serta melestarikan kebudayaan nasional. Terlebih, pentingnya menjaga ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional ini mempunyai dasar pijakan yang kuat, karena diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada asal 32 ayat 1 dinyatakan, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Untuk memastikan seni dan budaya bangsa tetap terpelihara, perlu dibangun literasi kebudayaan. Budaya bangsa menjadi legasi kesejarahan yang diwariskan. Sehingga generasi muda bangsa tidak menjadi generasi yang tercerabut dari akar budayanya sendiri karena minimnya literasi budaya,” pungkas Bamsoet. (Tan).