PKS Ajukan Gugatan Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden

- Penulis Berita

Rabu, 6 Juli 2022 - 13:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Ft Dok PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Ft Dok PKS

BandungPuber. Com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara resmi mengajukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu siang (6/7).

Gugatan PKS tersebut diajukan dua pemohon, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri.

“Mendaftarkan secara langsung permohonan, uji materi pasal 222 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu,” ungkap Presiden PKS, Ahmad Syaikhu kepada awak media, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mendaftarkan uji materi UU Pemilu di MK. ft istimewa

Menurut Ahmad Syaikhu, ada tiga alasan gugatan itu diajukan oleh PKS. Salah satunya, lantaran banyak masyarakat menginginkan aturan ambang batas presiden 20 persen itu diubah.

Syaikhu mengaku, gugatan itu diajukan setelah pihaknya bertemu dan mendengar aspirasi masyarakat yang menolak aturan itu.

“Kedua, kami ingin memperkuat sistem demokrasi, peluang lebih banyak capres dan cawapres terbaik, pada masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Ketiga, untuk mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang disebabkan hanya tersedia dua kandidat capres.

“Tim hukum PKS telah mengkaji tidak kurang 30 permohonan JR presidential threshold yang pernah diajukan ke MK. PKS mengikuti alur pemikiran konstitusi, yang telah mengadili setidaknya 30 permohonan uji materi terkait pasal 222 UU Pemilu,” jelasnya.

Salah satu yang disorot, kata dia, adalah Putusan MK No 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional.

“Berdasarkan kajian tim hukum kami, sampai saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka PT 20 persen,” ucapnya.

Syaikhu berpendapat, berdasar kajian tim hukumnya, ambang batas presiden yang rasional dan proporsional adalah 7-9 persen.

“Dasar perhitungannya telah kami tuangkan dalam permohonan yang akan dijelaskan, oleh tim kuasa hukum PKS oleh karena itu kami mohon kepada MK untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan pasal 222 UU Pemilu,Semoga permohonan Judicial Review ini dapat dikabulkan agar rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang mampu membawa Indonesia adil dan sejahtera sesuai cita-cita Para Pendiri Bangsa. Aamiin,” kata Syaikhu menambahkan.” pungkasnya. * Ask

 

Editor: Beny

 

Berita Terkait

Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Rekomendasi dan LKPJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2023
Apartemen Gardenia Bogor Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj. Siti Muntamah Menerima Kunjungan Sekolah SMPN 7 Membahas Terkait Karakter yang Wajib Dimiliki Pemimpin
Turun Langsung ke TKP Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang, Kakorlantas: Pemeriksaan Awal Tak Temukan Jejak Rem di Lokasi
Ketua Pansus II Hj. Siti Muntamah Berharap Para Disabilitas Memperoleh Kesetaraan Hak Yang Sama
Hj. Siti Muntamah Peroleh Penghargaan PKS Jabar Award 2024, Sebagai Caleg Perempuan Dengan Perolehan Suara Terbanyak
Anggota DPRD Jabar Rita Puspita Melaksanakan Penyebarluasan Perda Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:38 WIB

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:51 WIB

Mengapa Kota Bandung Menjadi Magnet Para Wisatawan, Berikut Ulasannya

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Rabu, 22 Mei 2024 - 03:49 WIB

Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat

Berita Terbaru