Pagar Laut PIK 2: Wlfridus Yons Ebit soroti Pembangunan Ambisius atau Bencana Ekologis?

- Penulis Berita

Kamis, 30 Januari 2025 - 12:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis pemerhati lingkungan sosial, Wilfridus Yons Ebit.

Aktivis pemerhati lingkungan sosial, Wilfridus Yons Ebit.

BandungPunyaBerita. Com, Jakarta, 30 Januari 2025 – Pembangunan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menuai polemik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya pemerhati lingkungan dan komunitas nelayan. Proyek yang digagas oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group ini dinilai berpotensi memberikan dampak ekologis yang signifikan terhadap ekosistem pesisir Jakarta.

hal mendapat sorotan dari aktivis juga pemerhati lingkungan sosial, bahwa pembangunan pagar laut dan reklamasi di kawasan PIK 2 dapat menyebabkan berbagai permasalahan ekologis, termasuk perubahan arus laut, peningkatan abrasi di wilayah pesisir sekitar, serta hilangnya habitat mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

“Pembangunan ini tidak hanya mengubah lanskap pantai secara drastis, tetapi juga mengancam keberlanjutan biota laut yang bergantung pada ekosistem alami. Hilangnya mangrove dan terumbu karang akan berdampak pada penurunan populasi ikan, yang berimbas pada mata pencaharian nelayan lokal,” ujar Wilfridus Yons Ebit.

Selain dampak ekologis, Ebit yang juga tergabung dalam organisasi Pedagang Pejuang Indoensia Raya, dan Tani merdeka menambahkan, pembangunan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi komunitas nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Reklamasi yang dilakukan di wilayah pesisir dapat menyebabkan pendangkalan dan perubahan pola arus, sehingga mempersulit akses bagi kapal-kapal nelayan. Disisi lain juga memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam. Banyak nelayan dan pedagang kecil yang terdampak oleh proyek reklamasi ini, mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan dan terganggunya akses perdagangan di wilayah pesisir.

Dalam menghadapi polemik ini, Ebit juga mengajak berbagai organisasi lingkungan juga lebaga pedidikan harus menjadi pusat gerakan opini publik yang kritis agar berama sama mendesak pemerintah dan pihak pengembang untuk melakukan kajian lingkungan yang lebih komprehensif serta transparan. Mereka menuntut adanya evaluasi mendalam terkait dampak jangka panjang proyek ini sebelum kelanjutan pembangunan.

“Pembangunan berbasis reklamasi harus dilakukan dengan pertimbangan ekologis yang matang. Kita tidak bisa mengorbankan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata. Harus ada keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Wilfridus Yons Ebit. (Harry)

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Polri Akan Tindak Tegas Aksi Premanisme Berkedok Ormas
Cegah Tawuran, Pagar Pembatas Sepanjang 330 Meter Dibangun di Jalan Basuki Rahmat
Wali Kota Bandung Sebut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Miliki Peran Strategis dalam Penyampaian Informasi
JXB Perkuat Sinergi untuk Menjadi “One Stop Tourism Provider” di Jakarta
Bentuk Komitmen, BCF Hadirkan Program Magang Mandiri CLP Batch 10
Memaknai Peran Perempuan sebagai Ibu, Wanita Karier dan Aktivis Organisasi
Gerak Cepat Plt Wali Kota Jakarta Timur Bersih-bersih Pascabanjir
PAPERA Minta Kementerian Perdagangan Ambil Langkah Tegas Terkait Harga Minyak di Pasar
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:36 WIB

Sertifikat Belum 5 Tahun dengan Abjek Tanah Diatas Sepadan Sungai Akan Dicabut

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:31 WIB

Upaya Cegah Konflik Atas Tanah, Wakil Wali kota Bandung Minta Pejabat Pembuat Akta Tanah Jadi Garda Terdepan Soal Kepastian Hukum

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:03 WIB

Ada Mall Baru di Kota Bandung, “Tenth Avenue Mal” Tempat Wisata Belanja dengan Konsep Modern

Kamis, 13 Maret 2025 - 13:49 WIB

Sugianto Nangolah Sebut Aset Milik Jawa Barat Nilai Ekonominya Harus Dimaksimalkan untuk Kepentingan Daerah

Kamis, 13 Maret 2025 - 06:31 WIB

Upaya Cegah Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Jabar Akan Larang Alih Fungsi Lahan

Kamis, 13 Maret 2025 - 02:35 WIB

Ini Nomor Hotline Layanan Kota Bandung dari Pengaduan Pohon Tumbang Hingga Lampu Jalan Mati, Catat Nomornya

Rabu, 12 Maret 2025 - 08:56 WIB

Wakil Wali Kota Bandung Ingatkan Para Lurah dan Camat Bisa Mengupayakan Wilayahnya Bebas dari Sampah

Rabu, 12 Maret 2025 - 03:30 WIB

Bandung Sebagai Pusat Ekonomi Kreatif, Wakil Wali Kota Bandung Akan Buka UMKM Centre di Tiap Kecamatan

Berita Terbaru

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Ft dok Analis.

Jakarta

Polri Akan Tindak Tegas Aksi Premanisme Berkedok Ormas

Jumat, 14 Mar 2025 - 14:07 WIB