Netty Prasetiyani : Minta Pemerintah Lindungi Para Pekerja Imigran Indonesia

- Penulis Berita

Rabu, 6 Juli 2022 - 05:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.  Ft  Humas DPR RI

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. Ft Humas DPR RI

Jakarta. BandungPuber. Com — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti warga Negara Indonesia yang harus pergi ke luar negeri untuk bekerja. Menurutnya, mereka yang pergi bekerja ke luar negeri karena memang tidak memiliki kesempatan  dan lapangan kerja di dalam negeri. Oleh karena itu, Ia menilai sudah seharusnya pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perlindungan kepada warga Negara yang menjadi pekerja migran.

“Sudah seharusnyalah atau pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perlindungan yang kepada warga negara yang hari ini mencoba peruntungan untuk menekuni pekerjaan yang saya sering sebutkan 3D yakni difficultdangerous and dirty. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang disisakan oleh negara penempatan kepada tenaga kerja asing salah satunya adalah pekerja imigran asal Indonesia,” ujar Netty saat ditemui Parlementaria seusai audiensi Komisi IX dengan Migran Care di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Ia mengatakan sebetulnya mengapresiasi adanya UU perlindungan pekerja migran Indonesia No. 8 Tahun 2017. Namun dalam tataran implementasinya masih banyak sekali dualisme yang terjadi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan BP2MI. “Masih banyak ruang kosong yang seharusnya diisi oleh Kementerian Luar Negeri kemudian juga oleh Kementerian lainnya. Sehingga hari ini saya meminta kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh karena sejatinya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan itu menjadi amanat konstitusi semua pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga yang hari ini harus menjalankan amanat konstitusi tersebut,” harap Netty.
Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, persoalan pekerja migran ini bukan persoalan mereka yang berangkat bekerja tapi keluarga yang ditinggalkan ini juga dipertaruhkan. “Karena ketika kita bicara pekerja migran, ada sejumlah istri atau suami yang ditinggalkan ada anak yang tidak melihat orang tuanya sebagai pendidik sebagai pengasuh sebagai penanggung jawab masa depan mereka. Sehingga pemerintah harus mengisi ruang pengasuhan karena seringkali baik orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual atau kemudian pornografi dan juga tayangan yang tidak bertanggung jawab, tayangan yang tidak interaktif yang merebut masa depan anak-anak pekerja imigran yang ditinggalkan oleh orang tuanya,” ucapnya.

“Jangan sampai berlaku peribahasa lebih baik hujan emas di negeri orang daripada hujan batu di negeri sendiri. Karena mereka sudah merasa nyaman menikmati keteraturan kedisiplinan dan gaji yang dalam tanda kutip cukup besar, sehingga mereka tidak berniat untuk pulang karena kelalaian kita untuk menyiapkan bagaimana masa depan mereka setelah menyelesaikan masa kontrak di berbagai negara tempat mereka bekerja,” pungkasnya. * Humas DPR RI

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Penyaluran Tunjangan TPG ASN Daerah Akan Langsung di Transfer Ke Rekening Guru
Sugianto Nangolah Sebut Aset Milik Jawa Barat Nilai Ekonominya Harus Dimaksimalkan untuk Kepentingan Daerah
Reses Anggota DPRD Jabar Mamat Rachmat Tampung Aspirasi Warga Bandung Kidul, Bahas Permasalahan Sampah
Kajian Ahad Ust. Sofyan Sauri: “Ramadan Momentum Mewujudkan Keteladanan Pemimpin”
Banjir dan Longsor Disebagian Wilayah Sukabumi Berdampak Signifikan Dikabarkan 1 Orang Meninggal dan 7 Dalam Pencarian
Provinsi Jabar Peroleh Penghargaan dari KPK dengan Nilai Tertinggi Berhasil Mengimplementasi MCP Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Sekretariat DPRD Jabar Menerima Kunjungan Kerja DPRD DKI Jakarta Bahas Terkait Pelaksanaan Data Administrasi Kependudukan
Viral Biaya Pembuatan Replika Penyu dari Kardus di Alun-Alun Gadobangkong Senilai Rp15,6 Miliar Dipertanyakan Ini Jawaban Pemprov Jabar

Berita Terkait

Sabtu, 15 Maret 2025 - 09:19 WIB

Bappenas Dukung Inisiatif Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Melalui Campus Leaders Program

Sabtu, 15 Maret 2025 - 07:18 WIB

Mengubah Hidup Anak Desa Lewat Musik, Cerita Ghibran Kartasasmita dan Beat Jaya

Jumat, 14 Maret 2025 - 14:07 WIB

Polri Akan Tindak Tegas Aksi Premanisme Berkedok Ormas

Jumat, 14 Maret 2025 - 06:41 WIB

Cegah Tawuran, Pagar Pembatas Sepanjang 330 Meter Dibangun di Jalan Basuki Rahmat

Kamis, 13 Maret 2025 - 02:19 WIB

Wali Kota Bandung Sebut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Miliki Peran Strategis dalam Penyampaian Informasi

Kamis, 13 Maret 2025 - 01:59 WIB

JXB Perkuat Sinergi untuk Menjadi “One Stop Tourism Provider” di Jakarta

Kamis, 13 Maret 2025 - 01:53 WIB

Bentuk Komitmen, BCF Hadirkan Program Magang Mandiri CLP Batch 10

Rabu, 12 Maret 2025 - 02:52 WIB

Memaknai Peran Perempuan sebagai Ibu, Wanita Karier dan Aktivis Organisasi

Berita Terbaru