BandungPuber. Com — Mantan anggota DPRD Jabar 2004- 2009 Ahmad Adib Zain mendukung sikap tegas yang disampaikan Walikota Bandung, Yana Mulyana yang menolak ibukota dipindahkan karena alasan yang mungkin tidak semua orang paham, mengapa beliau menolak?
Menurunya, perpindahan Ibukota tidak sederhana, apalagi hanya karena desakan para investor yang telah mempersiapkan kota itu dalam “business plan” mereka.
“Tentu dikemudian hari memberi kemudahan kepada permukiman dan bisnis yang diletakkan sekitar ibukota baru itu,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009 itu, Minggu (16/10).
Menurutnya, Ibukota lama yang masih sangat layak, ditinggalkan begitu saja sungguh menjadi beban tambahan anggaran sementara yang baru harus dibangun. Belum pulih dari “badai” pandemi Covid – 19.
“Dunia kini sedang dihadapkan pada krisis, akan terdampak parah kepada Indonesia pada 2023. Paling tidak itu yang sering kita dengar dari Menkeu dan Presiden,” katanya.
Pemindahn Ibukota awalnya dari bisik-bisik dan kasak-kusuk. Apakah ada dokumen perencanaan dan keputusan legislasinya, nggak jelas juga. “Kalau ada jelas ngawur ini mah. Eh, tiba-tiba dalam kunjungan Presiden ke Bandung, terdengar dari mulut Dirut PT. KCIC, kemungkinan Ibukota Jawa Barat pindah ke Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ini yang membuat sebagian besar warga Kota Bandung protes termasuk Walikota, kang Yana,” tandasnya.
Soal pemindahan ibu kota Jabar ke Tegalluar diungkapkan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi usai acara peninjauan di Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dihadiri Presiden Joko Widodo bersama jajaran menterinya, sebagaimana dikutip dari berbagai media.
“Menurut saya terlalu jauh, Mas Dwiyana ngomong diluar kewenangannya sebagai pihak swasta. Stakeholder Kota Bandung dan Jawa Barat perlu diajak bicara baik-baik. Berbeda dengan IKN, karena ada pertimbangan geo politik dan geo strategis nasional,” tuturnya.
Kalau Ibukota Jawa Barat, tegasnya, mengapa dipindah?. Gedung Sate yang bersejarah dan Bandung yang identik dengan kota kelas dunia, Ibukota Asia-Afrika. “Kok, mau maunya dipindahkan mendekati kawasan hasil pembebasan tanah-tanah produktif disana oleh pengembang besar? “ tanya Adib Zein.
Sekali lagi, sambungnya, tutup saja wacana atau upaya menggiring perpindahan Ibukota, banyak urusan masyarakat yang lebih penting dan mendesak. IPM Jawa Barat yang terpuruk, tata ruang lingkungan Kawasan Bandung Raya yang makin rusak dan kondisi sosial ekonomi Jawa Barat yang mengalami kemunduran struktural, menjadi tantangan kita. Bukan Ibukota.
Hal tersebut ia lontarkan menaggapi soal wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat. Wacananya, ada tiga opsi ibu kota akan pindah ke Tegalluar, Walini, dan Kertajati.
“Kita berharap tetap di Kota Bandung. Karena tidak gampang buat saya,” ujar Yana, Jumat 14 Oktober 2022.
Kendati demikian, Yana menegaskan, Pemkot Bandung lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya membantu dampak BBM hingga resesi global.
“Konsentrasi sekarang membantu kesulitan masyarakat yang kena dampak BBM juga resesi global,” kata Yana.
Sementara itu, Direktur Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan ibu Kota Jawa Barat berpotensi dipindahkan ke Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
“Dengan adanya rencana Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) bahkan pak Gubernur (Ridwan Kamil) menyampaikan ini (Tegalluar) menjadi satu opsi yang besar kemungkinannya untuk menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat,” katanya usai meninjau Stasiun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Kamis 13 Oktober 2022.
Diwiyana menambahkan ada tiga opsi yang berpotensi menggantikan Bandung sebagai ibu kota, yaitu Tegalluar, Kertajati dan Walini. Namun dengan semakin jelasnya pembangunan kereta cepat, maka Tegalluar menjadi opsi yang paling kuat. *yan
Editor: Beny
