Jakarta. BandungPuber. Com — Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetiyani,. M.Si. meminta agar pemerintah tidak perlu gegabah bicara peralihan status pandemi menuju endemi tanpa adanya evaluasi dan kajian komprehensif atas pengendalian kasus Covid-19 yang telah dilakukan.
“Lebih penting memastikan dilakukannya evaluasi dan kajian menyeluruh terkait upaya pengendalian kasus Covid-19, daripada berbicara perubahan status pandemi menjadi endemi. Pastikan bahwa dalam rentang waktu tertentu tidak ada kemunculan kasus baru dan kasus aktif. Ini yang harus jadi target pemerintah dalam pengendalian kasus, dan bukan mewajarkan penyakit ini dengan status endemi,” kata Netty dalam keterangan persnya, Kamis (19/05/2022).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, status endemi tidak bisa dimaknai dengan kondisi telah terbebas dari virus Covid-19. Netty juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila masyarakat memiliki simpulan yang salah terhadap perubahan status tersebut terlebih dengan adanya beberapa kebijakan pelonggaran yang telah diumumkan oleh pemerintah.
“Wacana endemi yang diikuti dengan beberapa pelonggaran seperti boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka, tidak ada lagi test Covid-19 untuk pelaku perjalanan, atau kebebasan berkumpul, dikhawatirkan membuat masyarakat memiliki kesimpulan yang keliru yaitu bahwa kita sudah bebas Covid-19,” ungkap Netty.
Netty menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan edukasi ke masyarakat sehingga meminimalisir salah pengertian terkait dengan istilah endemi pada kasus Covid-19 ini. “Jangan sampai pernyataan soal endemi ini justru menjebak masyarakat hingga menganggap endemi tidak bahaya. Bukankah tidak ada jaminan jika endemi tidak kembali menjadi pandemi,” ujarnya.
Dengan adanya pelonggaran beberapa kebijakan terkait pandemi Covid-19, anggota dewan dapil Jawa Barat VIII tersebut juga berharap tidak akan membuat masyarakat meninggalkan kebiasaan baik yang selama ini sudah tertanam, seperti: memakai masker, mencuci tangan dan tidak berkerumun.
“Kebiasaan baik itu jangan sampai hilang setelah betapa sulitnya dulu kita menerapkannya di masyarakat. Masyarakat harus selalu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan serta menjalani hidup bersih. Bukankah perilaku hidup sehat dan bersih akan membuat masyarakat lebih imun terhadap berbagai penyakit” tambah Netty.
Netty juga mengingatkan pemerintah agar wacana alih status pandemi ke endemi harus diikuti dengan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk dampaknya terhadap beban keuangan negara. Hal ini merujuk pada beberapa penyakit menular lain yang penanganannya masih bersumber pada keuangan negara.
“Perlu diperhitungkan dampaknya terhadap beban negara di masa depan. Penyakit-penyakit seperti malaria, TB bahkan HIV yang sudah dianggap endemi, ternyata tetap membebani negara, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Nah, bagaimana dengan Covid-19? Apakah nanti biaya pengobatan Covid-19 ini akan ditanggung negara atau masyarakat harus membayar sendiri?” ungkap Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Selanjutnya, Netty juga meminta pemerintah agar menjelaskan dampak penetapan status endemi dan kaitannya terhadap program insentif tenaga kesehatan (nakes), program lanjutan vaksinasi dan lainnya. “Wacana endemi tanpa penjelasan dampak ikutannya hanya akan menimbulkan euforia masyarakat. Sementara publik perlu tahu bagaimana kelanjutan proses vaksinasi, kelanjutan insentif nakes, dan lainnya,” imbuh Netty.
Menutup keterangannya, Netty meminta pemerintah agar terus memantau angka positivity rate, kasus aktif Covid-19, memastikan capaian vaksinasi 70 persen dan selalu memperbaharui data Bed Occupation Rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pada masa transisi ini. “Justru saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem kesehatan kita secara menyeluruh untuk memastikan apakah kita dapat terbebas dari Covid-19 atau justru kembali mengalami kenaikan kasus,” pungkas Netty.
Editor: Beny
Humas DPR RI
