Cegah Terjadinya TPPO dan Pekerja Migran Melalui Jalur Ilegal, Kepala BP2MI : Tegaskan Informasi Soal Kerja di Luar Negeri Harus Melalui Jalur Resmi

- Penulis Berita

Jumat, 12 Mei 2023 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNGPUBER. COM, Kota Bandung – Banyaknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau biasa dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), membuat lembaga BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) harus melakukan edukasi dan literasi mengenai bagaimana masyarakat Indonesia bisa bekerja di Luar Negeri tanpa diintimidasi atau mengalami masalah saat berada di negara tujuan untuk bekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, ada empat upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh sindikat calo penyalur pekerja migran ilegal.

Ke empat langkah yang dilakukan secara pararel itu kata Benny adalah sosialisasi yang dilakukan secara masif yang harus dilakukan setiap instansi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Kemudian diseminasi informasi aktif yang harus dilakukan, sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai proses pemberangkatan pekerja migran resmi yang difasilitasi oleh negara, ” terang Benny Ramdhani, disela Sosialisasi BP2MI dan Halal Bihalal “Penguatan Jurnalistik Tentang Literasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang digelar Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Jabar dan BP2MI di Hotel Asrilia Kota Bandung, Jumat (12/5/2023).

Untuk yang ketiga menurut Benny, ada pencegahan yang progresif, ini merupakan hal penting.

“Yang keempat adalah adanya penegakan hukum yang revolutif, ” terangny.

Benny menegaskan, bahwa soal hukum ini masih lemah.

“Nah ini yang masih lemah. Contoh tadi Nur Baeti (calo pelaku penyalur tenaga migra illegal) hanya dihukum 4 tahun, tapi tidak menyentuh ikan kakapnya. Nur Baeti itu ikan teri,”jelas Benny.

Benny juga menjelaskan, pada proses hukum para pelaku calo penyalur pekerja migran ilegal, selalu adanya perbedaan presepsi mengenai TPPO antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak maksimal.

“Jadi kesepahaman pasal dan penggunaan Undang-Undang, ini juga penting bagi penegak hukum. Tapi pendekatan multydoors, ini yang ditawarkan BP2MI,”jelas dia.

Dikatakan Benny, pihaknya tidak ingin hanya hukuman yang sesuai dengan pasal TPPO saja yang diterima oleh para pelaku, namun juga terkait masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kita tidak ingin hanya memenjarakan fisik meraka melalui undang-undang TPPO, 15 tahuin penjara Rp15 miliar ganti ruginya, tapi juga undang-undang TPPUnya. Agar seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari bisnis kotor, disita oleh negara,”jelas Benny.

Benny juga berharap, empat faktor tersebut dapat menjadi komitmen semua pihak, dalam memberantas sindikat TPPO.

Pada kesempatan itu juga Benny mengapresiasi acara yang digelar IJTI Jawa Barat dan dihadiri oleh mahasiswa serta wartawan di Bandung Raya tersebut.

Sementara Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat Iqwan Sabba Romli berharap, sosialisasi yang digelar dapat lebih membuka wawasan para jurnalis maupun mahasiswa, pentingnya menjaga anak bangsa dari incaran sindikat TPPO.

“Ini semoga dapat bermanfaat, dan juga membuka wawasan kita semua. Sehingga kita dapat menyampaikannya kembali kepada masyarakat luas,”ucap dia *Rif.

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Rekomendasi dan LKPJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2023
Apartemen Gardenia Bogor Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj. Siti Muntamah Menerima Kunjungan Sekolah SMPN 7 Membahas Terkait Karakter yang Wajib Dimiliki Pemimpin
Turun Langsung ke TKP Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang, Kakorlantas: Pemeriksaan Awal Tak Temukan Jejak Rem di Lokasi
Ketua Pansus II Hj. Siti Muntamah Berharap Para Disabilitas Memperoleh Kesetaraan Hak Yang Sama
Hj. Siti Muntamah Peroleh Penghargaan PKS Jabar Award 2024, Sebagai Caleg Perempuan Dengan Perolehan Suara Terbanyak
Anggota DPRD Jabar Rita Puspita Melaksanakan Penyebarluasan Perda Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:38 WIB

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:51 WIB

Mengapa Kota Bandung Menjadi Magnet Para Wisatawan, Berikut Ulasannya

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Rabu, 22 Mei 2024 - 03:49 WIB

Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat

Berita Terbaru