BandungPuber. Com — Anggota DPRD Fraksi Partai Keadikan Sejahtera Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari. S.Sos. M.M, lakukan pembahasan Laporan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LP2APBD) bersama Mitra Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Menurut Hj. Sari bahwa hasil dari pembahasan tersebut diantaranya ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi tidak dapat dilaksanakan 100 persen karna adanya pembatasan kegiatan di masyarakat saat masa Pandemi juga ketidak siapan pihak ketiga yg tidak cukup waktu saat lelang, nilai harga yg fluktuatif dan hal- hal lain yg terkait aturan-aturan, sehingga terjadi silpa atau sisa anggaran.
kami komisi V memberi masukan terkait regulasi penggunaan sisa anggaran agar dapat dimaksimalkan untuk program- program yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan Juga menyoroti bagaimana pengelolaan dana BLUD yg masih belum seragam dalam penggunaannya. “Dana BLUD inikan bertujuan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro,kecil, menengah dan usaha lainnya” kata Hj. Sari
Hal yang juga menjadi perhatian Hj. Sari ialah terkait Stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, dimana pemerintah provinsi Jabar menargetkan zero stunting di 2023, tetapi pada kenyataannya, tingkat Stuntingnya masih tinggi dan itu yang menjadi sorotan di komisi V.
“Jadi langkah apa yang harus dilakukan karna seperti kita ketahui terkait permasalahan stunting adalah masalah yang sangat krusial sekali, dan ini masalah yang harus diselesaikan oleh semua pihak, karna masalah ini masih terkait atau terkoneksi satu sama lain, diperlukan sebuah kebijakan dan dukungan anggaran, baik dari pemerintahan maupun pihak swasta agar ada pemahaman yang utuh kepada masyarakat. kata Hj. Sari
Penanggulangan stunting masih menjadi agenda besar di bidang kesehatan sehingga selain edukasi, diperlukan juga sebuah terobosan yang lengkap guna menurunkan angka stunting katanya lagi.
Selain masalah stunting, Hj. Sari, yang juga penggiat sosial untuk kemanusiaan ini, juga mengkritisi Pemprov Jabar terkait dukungan anggaran untuk RS Jiwa milik pemerintah Provinsi Jabar tersebut, menurutnya yang sangat memprihatinkan adalah orang dalam gangguan jiwa (odgj) yang jumlahnya semakin meningkat dan yang terbanyak adalah yg terlantar atau miskin serta tidak diketahui keluarganya.
ketika berhasil ditemukanpun pihak keluarganya tidak mau menerima dengan alasannya tidak sanggup untuk merawat mereka. Ujar Hj. Sari
Hj. sari pun menambahkan bahwa di RSJ yang berada di Cisarua Lembang ini perawatan serta penanganannya sangat terbatas hanya 21 hari saja, setelah itu mereka akan dikembalikan ke pihak keluarganya atau dirawat di panti khusus, tetapi permasalahan lainnya yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum memiliki panti khusus odgj sehingga ketika ada pihak keluarga yang tidak sanggup untuk merawat mereka, maka hal ini menjadi beban bagi RS Jiwa itu sendiri, sementara RS jiwa juga harus menangani pasien lain seperti korban Napza dan penyakit bawaan, dan itupun ada pembatasan klaim bagi pasien Napza. Hal ini tentu menjadi beban bagi pengelola RSJ tersebut, tambahnya.
Menyinggung terkait Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Barat yaitu RSUD Al- ihsan “kami di komisi V mengapresiasi atas perubahan yang dilakukan oleh RSUD Al-Ihsan, sebagai rumah sakit Provinsi Jawa Barat dapat dikelola dengan baik kami akan terus mendorong agar rumah sakit ini dapat menaikan kelasnya, yg saat ini masih di type B di harapkan dapat berupah menjadi type A, yang saat ini sedang dalam proses, tentu hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan.
Menurut Hj. Sari “diharapkan dengan kemajuan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membangun ruang rawat inap tambahan bahkan rencananya akan membangun tower 8 lantai serta menambah ruang instalasi lainnya, diharapkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang tidak hanya dari wilayah Jawa Barat saja tetapi dari luar Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia.” tegasnya
“Kita akan terus mendorong agar rumah sakit Al- ihsan dapat berkontribusi secara maksimal dan dapat menangani permasalahan kesehatan ditengah masyarakat yang saat ini sangat mumbutuhkan penanganan kesehatan”, pungkas Hj. Sari.
Editor: Beny
