Aksi unjuk rasa yang dilakukan Kepala Desa se Kabupaten Sumedang,Ratusan kepala Desa memenuhi kantor DPRD Sumedang, Rabu (24/11/2021).
Para kepala Desa menyampaikan penolakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Desa se- Kabupaten Sumedang.
DBH adalah dana yang dihasilkan dari pajak retrebusi oleh pemerintah desa, dan dana bagi hasil ( DBH ) dialokasikan untuk insentif pengurus RT/RW.
Seperti yang sudah disampaikan, kami tidak ingin berargumentasi dengan siapapun, karena ini ranah politik Bupati, kami memohon apakah bisa dievaluasi, tidak mengorbankan anggaran yang ada (jangan menurunkan DBH).
Suhenda lebih lanjut mengatakan “ setelah audiensi, ada solusi bahwa insentif bisa diperoleh pengurus RT/RW dengan mengikuti kegiatan pembinaan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tingkat desa.
Suhenda menambahkan” dan para kepala desa lainnya masih menyimpan harapan bahwa Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersedia menghentikan penurunan anggaran DBH itu,namun jika tidak ada hasil, kemungkinan aksi yang lebih massif dilakukan.
Aksi yang dimaksud adalah mogok massal kerja atau menutup kantor desa di seluruh Sumedang selama sebulan, jika tidak, kami akan membawa RT/RW se Kabupaten Sumedang
Jumlah Desa di Kabupaten Sumebanyak sebanyak 270 desa, 10.800 orang kami bawa agar bupati menjelaskan langsung tentang pemotongan DBH ini,kami para kepala Desa adalah untuk memperjuangkan RT/RW yang membantu tugas para kepala Desa atau perpanjangan tangan pemerintah di tingkat Desa, tetapi semoga hal ini tidak terjadi,”ungkapnya. Sumber
