Komisi I DPRD Jabar: Kurangnya Keberpihakan Anggaran Menjadi Masalah Utama Bawaslu Garut

- Penulis Berita

Selasa, 13 Februari 2024 - 04:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNGPUBER. COM – Kabupaten Garut – Kurang masifnya sosialisasi tentang Pemilu 2024, khususnya pelanggaran kampanye dan Pemilu di Kabupaten Garut menjadi sorotan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin saat kunjungan kerja ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Selasa (13/2/2024). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pemantauan pelaksanaan Pemilu 2024.

Ahab menjelaskan, kebijakan anggaran yang kurang berpihak menjadi masalah utama bagi Bawaslu Kabupaten Garut.

“Ternyata masalahnya (kurangnya sosialisasi tersebut) karena kecilnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada Bawaslu garut,” jelas Ahab Sihabudin..

Selain itu, Komisi I DPRD Jawa Barat pun menyoroti soal 70 Tempat Pemungutan Suara atau TPS di Kabupaten Garut yang tergolong rawan bencana. Komisi I DPRD Jawa Barat meminta Pemda Garut memperhatikan hal tersebut supaya tidak ada kendala.

“Pada kesempatan kali ini kita mengevaluasi TPS yang rawan bencana. Ada 70 TPS yang berlokasi di wilayah rawan bencana, ini perlu perhatian khusus,” kata Ahab Sihabudin.

Pihaknya berharap Pemda dan KPU Kabupaten Garut bisa mengantisipasi dengan baik agar pemungutan suara di Kabupaten Garut berjalan lancar, khususnya TPS yang rawan bencana.

“Alhamdulilah setelah kita dengar langsung dari Bawaslu Kabupaten Garut sudah sigap untuk hal itu,” ucapnya.

Editor: Beny

Berita Terkait

DPRD Jabar Berharap Janji Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dedi- Erwan Terealisasi
Setelah Kabupaten Bandung Ditetapkan Sebagai Desa Wisata Terbanyak, Anggota DPRD Jabar Gelar Sosperda Tentang Desa Wisata
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Berharap Pemprov Jabar Mendapat Predikat WTP dari BPK RI
Ketua DPRD Jabar Sebut Dinas Perijinan Satu Pintu Pada Prakteknya Rumit dan Tidak Efisien
Diundur, Ini Tanggapan DPRD Jabar Terkait Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Tidak Sesuai Jadwal
Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh KPU Resmi Disahkan Ketua DPRD Jabar
Rapat Paripurna DPRD Jabar Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah Berharap Pramuka Jawa Barat Lebih Maju, Transparan dan Akuntabel

Berita Terkait

Senin, 13 Januari 2025 - 00:04 WIB

DPRD Jabar Berharap Janji Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dedi- Erwan Terealisasi

Minggu, 12 Januari 2025 - 14:13 WIB

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Berharap Pemprov Jabar Mendapat Predikat WTP dari BPK RI

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:58 WIB

Ketua DPRD Jabar Sebut Dinas Perijinan Satu Pintu Pada Prakteknya Rumit dan Tidak Efisien

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:50 WIB

Diundur, Ini Tanggapan DPRD Jabar Terkait Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Tidak Sesuai Jadwal

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:43 WIB

Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh KPU Resmi Disahkan Ketua DPRD Jabar

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:37 WIB

Rapat Paripurna DPRD Jabar Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Jumat, 10 Januari 2025 - 01:24 WIB

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah Berharap Pramuka Jawa Barat Lebih Maju, Transparan dan Akuntabel

Jumat, 10 Januari 2025 - 01:11 WIB

DPRD Provinsi Jabar Menerima Kunjungan Kerja DPRD Bogor Bahas Terkait Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Berita Terbaru

Gbr. Iustrasi  Kasus penembakan yang melibatkan anggota TNI-AL dan pemilik rental mobil.

Jakarta

Premanisme dan Penegakan Hukum di Balik Insiden TNI-AL

Minggu, 12 Jan 2025 - 14:35 WIB