KPK Perlu Bentuk Deputi Khusus Membidangi LHKPN

- Penulis Berita

Senin, 6 Maret 2023 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin. ft ist.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin. ft ist.

BandungPuber. Com, Jakarta – Sudah saatnya KPK mengkaji pembentukan kedeputian khusus yang menangani kekayaan penyelenggara negara yang juga membidangi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Usulan tersebut disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/3/2023), dengan pertimbangan, pertama, landasan hukum LHKPN adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan sewajarnya tugas dan fungsi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara setidaknya setingkat deputi sebagai pengganti Komisi Pemeriksa yang diamanatkan UU, bukan direktorat.

“Pertimbangan Kedua, maraknya dugaan kekayaan tidak wajar dari penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tentu perlu penanganan yang komprehensif dengan kewenangan yang memadai. Tentu saja hal ini tak cukup setingkat direktorat yang memiliki keterbatasan tersendiri, khususnya pemeriksaan dan penyelidikan kekayaan tak wajar ke ranah penindakan, sehingga tidak sebatas LHKPN sebagai dokumen yang berujung pada arsip semata,” kata Hasan.

Oleh sebab itu kewenangan penanganan kekayaan penyelenggara negara yang diberikan kepada KPK tentu saja tidak sebatas pencegahan melainkan juga penindakan sebagaimana amanat UU TPK, lanjutnya.

Pertimbangan ketiga menurut Hasan adalah sudah 24 Tahun sejak 1999 pentingnya penyelenggara negara yang bebas KKN dan diberikan waktu untuk menata diri dengan pencegahan, kini saatnya prioritas pada penindakan penyelenggara negara melalui pintu LHKPN.

Keempat yang jadi pertimbangan Aktivis 98 ini juga adalah penindakan Kekayaan Tak Wajar yang bersumber dari LHKPN sudah memiliki payung hukum, baik berupa UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) maupun UU TPK (Tindak Pidana Korupsi), baik melalui pembuktian terbalik dan ditemukan pidana asalnya dan dapat dilakukan perampasan harta benda melalui pidana tambahan.

Namun, landasan hukum ini akan terkendala teknis operasional sebab keterbatasan penanganan karena kekayaan penyelenggara negara yang ruang lingkupnya luas hanya ditangani setingkat direktorat (Direktorat PP LHKPN) dibawah kedeputian pencegahan dan Monitoring KPK.

“Siaga 98 pesimis Kekayaan Tak Wajar penyelenggara negara secara nasional dapat ditangani secara sistematik dan memadai jika hanya mengandalkan sumber daya setingkat direktorat semata,” pungkasnya.

Editor: Beny

Berita Terkait

Jabar Targetkan Raih Juara Umum Peparnas Ke-XVII di Sumut Oktober Mendatang
Tentang Korupsi Dana Hibah BUMN oleh Pengurus PWI, Ini Kronologi Lengkapnya
Halal Bihalal Pj Gubernur Sumsel Fatoni Bersama Bupati/Walikota se-Sumsel
Histeria Anak-anak Penuhi Masjid, Terhipnotis Program Kartu Tokoh Islam Absen Digital Ala Al Marjan
Jelang Imlek, Komunitas Rumpies Bagikan Nasi Bungkus ke Kaum Marginal
Perayaan HUT Ke- 38 Kelompok Pecinta Alam Alpala SMA 68 Jakarta Digelar Secara Sederhana
Sinyal Pertemuaan Megawati-Jokowi dan Surya Paloh-Megawati, Sinyal Rekonsiliasi Politik?
Politik Asik Relawan Vs Politik Berisik BuzzeRp
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 23:24 WIB

Rekam Jejak Mayjen TNI (Purn) Purwo Sudaryanto di Kalimantan Tengah

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:53 WIB

Kegiatan TRAMP untuk Susur Sungai Ciliwung dan Penghijauan Bantaran

Jumat, 21 Juni 2024 - 01:33 WIB

Harapan Besar Rakyat Sampang Pada Sosok Aba Idi Sebagai Bupati Sampang

Kamis, 20 Juni 2024 - 05:51 WIB

Dengan Digitalisasi, Proses Kurban di Masjid Al Marjan Jadi Lebih Mudah

Rabu, 19 Juni 2024 - 01:36 WIB

Guna Memastikan Kebersihan Sungai, Sekda Herman Pantau Kondisi Sungai Citarum di Batujajar

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:32 WIB

Aktivis Muda Putra Daerah Sampang Yayan , Tanggapi Voice Note Yang Viral

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:41 WIB

PAUDQu Kharisma, Berawal dari Kepedulian

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:42 WIB

Sambut Kenaikan Kelas, Puluhan Siswa- Siswa PAUD KB Melati 2 Kalapanunggal Gelar Pentas Seni

Berita Terbaru