Kritisi Perubahan UU Kementrian, PRESISI: Akan Jadi Beban Anggaran Negara, Suburkan KKN & Inefisiensi Birokrasi

- Penulis Berita

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (PRESISI) saat menggelar Forum Group Discussion (FGD), Rabu, (29/5/2024).

Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (PRESISI) saat menggelar Forum Group Discussion (FGD), Rabu, (29/5/2024).

BandungPunyaBerita. Com, Jakarta – Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (PRESISI) kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Tema “Prerogatif Presiden Bagi-Bagi Kekuasaan ataukah Penguatan Sistem Presidensial” Pada (29/5/2024).

Di masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi, publik kembali dikejutkan dengan adanya persetujuan Badan Legislasi (BALEG) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Direktur Presisi, Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H. dalam open spechnya menyampaikan perubahan RUU Kementerian Negara adalah alat bagi-bagi kekuasaan.

“Bisa kita anggap RUU Kementerian Negara adalah alat bagi-bagi kekuasaan Presiden untuk kroni-kroni yang membantu pemenangan putra sulungnya sebagai wakil presiden terpilih pada pilpres 2024” Ungkap Direktur Presisi.

“Menghapus batasan jumlah 34 Kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden merupakan ancaman serius. Karena hanya memperhatikan efektifitas tanpa efisiensi” imbuhnya.

Titi Anggraini, S.H., M.H. akademisi Universitas Indonesia menambahkan bahwa RUU tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran negara serta pelayanan birokrasi yang tidak efisien.

“Pembahasan dan persetujuan RUU Kementerian Negara terkesan dikebut, dan menutup partisipasi publik dan pelayanan birokrasi yang menjadi tidak efisien. Belum lagi penambahan anggaran negara yang dibebankan dari pajak yang dipungut dari rakyat” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM).

Anehnya, penambahan kursi menteri melalui RUU Kementerian Negara tidak memiliki urgensinya sama sekali kata Narasumber lain Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph. D. Salah satu mantan Duta Besar (DUBES) di Tunisia.

“Apa urgensinya sehingga harus menambah kursi menteri melalui perubahan RUU Kementerian Negara? hari ini saja banyak kementerian yang ada hanya sebatas menampung janji-janji politik kekuasaan. Tidak ada untungnya bagi rakyat” Tegas Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph. D.

Hadir pula Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. yang menegaskan bahwa banyaknya kelembagaan berpotensi memperluas tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Semakin banyak kementerian dan kelembagaan maka semakin luas potensi garong-garong melakukan praktek tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” Tegas Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.

Di akhir FGD mengerucut pada kesimpulan bahwa penambahan kursi menteri hanyalah mempersiapkan bagi-bagi kekuasaan koalisi gemuk pemerintahan mendatang, argumentasi pemerintah untuk kepentingan rakyat hanyalah “kosmetik politik” saja. (Yus).

Editor: Beny

Berita Terkait

Dinyatakan Lulus, Siswa dan Siswi SDN CBS 07 Pagi Diserahkan Secara Kelembagaan
Spesial HUT Jakarta ke-497, Dengan Rp. 100.000 Bisa Bermain di Destinasi Wisata Favorit di Jakarta
Solusi Transportasi Unik dan Efisien untuk Daerah Terpencil di Indonesia
Rencana Pendakian dan Pembuatan Film Dokumenter di Gunung Kerinci
Pentas Seni TK Islam Al-Barkah Kelapa Gading Berlangsung Meriah
Laporan Sekjen PWI Pusat ke Polda Metro Jaya. Itu Teror Bagi Mereka Yang Kritisi Bobrok PWI Pusat (PWI Gate)
Relawan Siaga Flobamora Siap Menangkan Pasangan SPK- Andre Garu untuk Pimpin NTT 2024-2029
Berita Duka, Permadi SH Meninggal Dunia pada Usia 84 Tahun
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 23:24 WIB

Rekam Jejak Mayjen TNI (Purn) Purwo Sudaryanto di Kalimantan Tengah

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:53 WIB

Kegiatan TRAMP untuk Susur Sungai Ciliwung dan Penghijauan Bantaran

Jumat, 21 Juni 2024 - 01:33 WIB

Harapan Besar Rakyat Sampang Pada Sosok Aba Idi Sebagai Bupati Sampang

Kamis, 20 Juni 2024 - 05:51 WIB

Dengan Digitalisasi, Proses Kurban di Masjid Al Marjan Jadi Lebih Mudah

Rabu, 19 Juni 2024 - 01:36 WIB

Guna Memastikan Kebersihan Sungai, Sekda Herman Pantau Kondisi Sungai Citarum di Batujajar

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:32 WIB

Aktivis Muda Putra Daerah Sampang Yayan , Tanggapi Voice Note Yang Viral

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:41 WIB

PAUDQu Kharisma, Berawal dari Kepedulian

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:42 WIB

Sambut Kenaikan Kelas, Puluhan Siswa- Siswa PAUD KB Melati 2 Kalapanunggal Gelar Pentas Seni

Berita Terbaru