Kunjungan kerja Pansus III DPRD Jabar Ke Karawang Guna Membahas Raperda Ketenagakerjaan

- Penulis Berita

Jumat, 20 Januari 2023 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin (Humas DPRD Jabar/ Addy F).

Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin (Humas DPRD Jabar/ Addy F).

BandungPuber. Com — Karawang – Penyusunan Rancangan Peraturan Darah (Ranperda) tentang Peyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan masa depan pekerja di Jawa Barat, baik pekerja formal maupun informal melalui keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut karena tenaga kerja sangat berperan penting dalam pembangunan, sehingga harus dilindungi harkat dan martabatnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja. Bukan hanya pekerja formal, tapi juga informal.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin usai melakukan kunjungan kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, Kamis (19/1/2023).

Ihsanudin menjelaskan, bahwa kedepan Ranperda ini akan menjadi Perda untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Sehingga kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharuskan menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja dalam kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,”ucapnya

Ihsanudin melanjutkan, pekerja yang dinyatakan berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di antaranya pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja buruh migran atau PMI.

“Para pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam ranperda ini berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan”katanaya.

Sedangkan lanjut Ihsanudin,  pekerja bukan penerima upah atau yang disebut juga pekerja informal merupakan pekerja yang melakukan usaha secara mandiri berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Ia pun menggaris bawahi, bahwa pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sedangkan Pekerja Migran Indonesia berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Ihsanudin menyebut, pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya, dan menyetorkannya kepada badan hukum penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada badan hukum penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”katanya.

“Raperda ini memuat aturan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.”tambahnya.

Pihaknya menginginkan,  agar semua pekerja baik pekerja kantoran, buruh, petani, nelayan, penjual bakso, penjual kaki lima, dan lainnya, mendapat program BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan Perda ini nanti, kami bisa mendorong agar pelaku usaha memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerjanya,”ucapnya.

Lebih lanjut Ihsanudin menyatakan bahwa, peraturan daerah ini sangat penting nantinya agar pekerja formal maupun informal di Jawa Barat mempunyai perlindungan sosial.

“Merujuk data dari Badan Pusat Statistik di 2021, dari sembilan juta lebih pekerja formal di Jawa Barat, baru 45,7 persen yang telah tercover jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan”ucapnya

“Perda ini pun akan memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kepesertaan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  dan pelanggaran keberlanjutan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” pungkasnya.

Editor: Beny

(Advertorial DPRD Jabar)

 

Berita Terkait

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI
DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan
Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024
Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat
Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Partai Gerindra Kota Batam Usung Li Claudia Chandra dalam Pilwako 2024
Pansus IV DPRD Jabar Bahas Isu Penting Terkait RPJPD 2025- 2045 dan Pelayanan Dasar Masyarakat
KPP Jawa Barat Bersama KPP Kalimantan Tengah Lakukan Sharing Program Kegiatan 2024
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:58 WIB

Kawasan Wisata Yang Satu Ini Mirip Seperti di Soul Korea Selatan

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:04 WIB

DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:01 WIB

KPK RI Apresiasi Pemkot Bandung dan Menjadikan Bandung Sebagai Contoh dalam Menanamkan Nilai- Nilai Integritas di Indonesia

Berita Terbaru