Masyarakat Anambas Mencium Adanya Kerugian Negara Pada Aktivitas KKKS West Natuna Konsorsium

- Penulis Berita

Jumat, 4 Oktober 2024 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BandungPunyaBerita. Com, Tarempa, kamis 3 oktober 2024, pemerintah kabupaten kepulauan anambas mengadakan pembentukan forum Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) bersama perwakilan masyarakat, SKK Migas dan KKKS konsorsium Natuna Barat yaitu Medco E&P, Star energy dan Harbour energy.

Dalam pertemuan tersebut terjadi kericuhan karena pihak SKK Migas dan KKKS enggan membuka data CSR yang pernah di keluarkan kepada masyarakat anambas. ” sebelum forum ini di lanjut, kami minta SKK migas dan KKKS untuk membuka data CSR yang pernah di keluarkan kepada masyarakat anambas, apa saja itemnya dan berapa pagu anggarannya. Kita semua harus terbuka dalam hal ini, apa susahnya membuka data CSR tersebut, toh semua pengeluaran perusahaan untuk aktivitas produksi migas ini di klaim ke negara, masyarakat berhak tau, karena selama ini bahkan Pemerintah daerah pun tidak di beri tau data tersebut, kecuali ada permainan gelap atau korupsi di dalamnya” kata eko pratama salah satu peserta Rapat.

Setelah aksi unjuk rasa di matak base 18 september 2024 lalu, pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Anambas telah bersurat kepada SKK Migas Sumbagut untuk meminta data CSR KKKS konsorsium natuna barat, namun hingga pembentukan forum TJSLP kamis 3 oktober kemarin data itu tidak kunjung di berikan oleh SKK migas sumbagut atau KKKS. Ini kan pelik, ada apa sebenarnya? kami menduga kuat ada permainan gelap di sini. Kami dari aliansi anambas menggugat (ALAM) telah mengumpulkan beberapa data CSR yang pernah di keluarkan KKKS, salah satu perusahaan sudah saya kantongi data CSRnya, kita akan hitung pagunya, jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan mengambil langkah hukum dan gerakan yang lebih serius, jika demo adalah satu-satunya jalan untuk menemukan keadilan, kami pastikan itu akan terjadi lagi. Sudah lama sekali masyarakat kami bahkan pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas di kangkangi haknya oleh SKK Migas dan Konsorsium Natuna Barat. Tegas eko pratama.

Terkait Participating interest (PI 10%), kami juga akan kejar terus, kalau tidak di urai benang kusutnya sampai kapanpun Hak partisipasi pengelolaan migas oleh pemerintah daerah melalui BUMD ini tidak akan pernah terwujud. ” saya heran, dari 2027 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ada, sampai Detik ini Pemerintah Daerah tidak ada progres baik itu di provinsi maupun kabupaten, jadi tidak salah kalau saya menduga ada permainan di sini, karena logikanya begini, lebih baik menyuap satu dua orang pejabat, dari pada harus berbagi saham 10 % dengan Pemerintah Daerah, selain itu data lifting, cadangan serta cost juga menjadi transparan, kami akan segera kejar ini ke Pemerintah Provinsi. Tandas eko.

Kami juga sangat kecewa, undangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas di anggap remeh, Pemda mengundang Kepala SKK Migas sumbagut yang di hadirkan hanya staff yang tidak bisa mengambil keputusan, begitu juga dengan Medco E&P natuna, Star Energy dan Harbour. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat anambas. Kita tidak pernah anti dengan investasi, sepanjang investasi tersebut berkeadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Anambas sebagai garda terdepan NKRI akan selalu Merah putih tetapi kami Menolak tunduk dengan segala bentuk ketidakadilan. Tutup eko. *(Harry)

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Dengan RSKI Galang, Akses Layanan Kesehatan di Pulau Galang Kini Lebih Mudah
Siap Dukung Keandalan Listrik di Maluku Utara, PLN UIP MPA Kebut Pembangunan PLTMG Tobelo
Prestasi dan bukti nyata dominasi ketertarikan pemilih pada Paslon jimad sakteh untuk pilkada 2024
Dugaan Penyalahgunaan Bansos dalam Pilgub Kalteng, Ujang: Harus Diusut Tuntas
PLN UIP KLT Dorong Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Dukung Peningkatan Ekonomi
Publik Berikan Dukungan untuk Abdul Razak-Sri Suwanto Usai Debat Perdana Pilgub Kalteng
Sosok Abdul Razak-Sri Suwanto Dipercaya Masyarakat Kalteng, Menang Telak di Polling Pilgub
PLN Kebut Pembangunan DRC Ungaran, Dir MPRO & EBT Pastikan Keandalan Listrik Jawa-Madura-Bali Terjaga
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 Oktober 2024 - 00:42 WIB

Ada yang Baru di Kota Bandung, “Klandestin Space” Arena Seru yang Wajib Dikunjungi

Jumat, 25 Oktober 2024 - 05:39 WIB

Jelang HPN 2024 Forum Serikat Media Siber Indonesi Telah Merancang Berbagai Kegiatan

Jumat, 25 Oktober 2024 - 05:18 WIB

BSD Menjadi Kota Lanjutan PPM Manajemen Kembangkan SDM Bersertifikasi

Rabu, 23 Oktober 2024 - 01:31 WIB

Nyalakan Mimpi Masyarakat Adat di Sukabumi, PLN bantu Sambung Listrik Gratis pada HLN ke-79

Rabu, 23 Oktober 2024 - 01:17 WIB

Isu Poligami dan Narkoba Terhadap Calon Bupati Subang Semakin Memanas

Selasa, 22 Oktober 2024 - 13:17 WIB

Napak Tilas 2 Dekade Gontor Putri 2004: Refleksi dan Inspirasi untuk Masa Depan

Senin, 21 Oktober 2024 - 01:51 WIB

IKPI Cabang Bekasi Gelar Seminar dan Pemilihan Ketua Periode 2024-2029

Rabu, 16 Oktober 2024 - 01:10 WIB

“Premanisme Ancam Kebebasan Pers, Dr. Edi Saputra Minta Polisi Bertindak”

Berita Terbaru

Kegiatan puncak Hari Osteoporosis Nasional 2024 dengan tema

Jakarta

Puncak Peringatan Hari Osteoporosis Nasional 2024 di GBK

Minggu, 27 Okt 2024 - 12:33 WIB

Karyawan PT. New Priok Container Terminal Satu (NPCT1).

Jakarta

Berubah Jadi SP NPCT1, Ini Harapan Para Karyawan

Minggu, 27 Okt 2024 - 12:29 WIB