Netty Aher Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Gangguan Ginjal Akut

- Penulis Berita

Rabu, 26 Oktober 2022 - 03:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX Fraksi Pks DPR RI Netty  Prasetiyani Aher. Ft Dok Humas DPR RI

Anggota Komisi IX Fraksi Pks DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Ft Dok Humas DPR RI

BandungPuber. Com — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Hj. Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera  membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas kasus gangguan ginjal akut yang sebabkan ratusan anak meninggal.

Menurut Netty,  pembentukan tim TGIPF menjadi penting karena sudah ratusan  yang meninggal, tapi informasi soal kasus tersebut masih amat terbatas.

“Ibarat membeli  kucing dalam karung, ‘kucingnya’ ini harus dikeluarkan agar segera ketahuan.  Apa sebenarnya yang terjadi? Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan  sangat terbatas,” kata Netty, Selasa (25/10).

“Selain  fokus pada upaya pengobatan korban, pemerintah juga harus fokus pada investigasinya agar kasus ini terang benderang,” tambahnya.

Salah satu yang disoroti Netty adalah penarikan beberapa jenis obat sirop di pasaran yang membuat masyarakat cemas.

“Pemerintah menyebut dugaan penyebab kasus gagal ginjal akut adalah cemaran berupa EG dan DEG dalam obat sirup. Oleh sebab itu, beberapa jenis obat sirup dilarang beredar dan ditarik dari pasaran tanpa penjelasan lebih jauh,” katanya.

Pertanyaannya kemudian, lanjutnya, mengapa baru terjadi sekarang, padahal obat-obat tersebut sudah lama digunakan masyarakat.

“Apakah ada  kesengajaan dalam penggunaan bahan kandungan obat yang tidak sesuai, misal, bahan kedaluwarsa atau telah terjadi penurunan kualitas? Atau ada  kelalaian prosedur pengolahan bahan obat? Ini yang perlu diinvestigasi nantinya,” kata Netty.

Menurut Netty, penarikan obat, bahkan inspeksi ke apotik tanpa kejelasan informasi, malah menimbulkan kegaduhan publik baru.

“Pemerintah dalam hal ini BPOM harus mampu menjelaskan pada masyarakat bagaimana proses pengawasan terhadap obat-obat yang beredar secara berkala. Jangan baru gegabah bertindak saat terjadi kejadian dengan penggeledahan atau inspeksi yang tidak sesuai prosedur,” katanya.

Menurut politisi PKS ini, TGIPF  harus  bekerja transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Termasuk apakah ada faktor lain penyebab terjadinya kasus tersebut, di luar dugaan cemaran EG dan DEG.

“Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan.  Pastikan pula tidak ada kepentingan bisnis dan politik dalam kasus ini. Sangat tidak berperikemanusiaan jika ada oknum atau kelompok yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan,” papar Netty.

Terakhir Netty berharap kejadian ini harus menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola industri farmasi di Indonesia yang sehat, fair, kompetitif dan pro kepentingan rakyat.

“Pengawasan obat dan makanan harus dilakukan super ketat, karena sebuah kesalahan dapat berakibat  fatal. Apalagi dari informasi yang beredar, disoroti pula  soal produsen obat yang  bahkan sebagiannya tidak  memiliki situs resmi yang bisa diakses publik,” katanya. *Ask

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Rekomendasi dan LKPJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2023
Apartemen Gardenia Bogor Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj. Siti Muntamah Menerima Kunjungan Sekolah SMPN 7 Membahas Terkait Karakter yang Wajib Dimiliki Pemimpin
Turun Langsung ke TKP Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang, Kakorlantas: Pemeriksaan Awal Tak Temukan Jejak Rem di Lokasi
Ketua Pansus II Hj. Siti Muntamah Berharap Para Disabilitas Memperoleh Kesetaraan Hak Yang Sama
Hj. Siti Muntamah Peroleh Penghargaan PKS Jabar Award 2024, Sebagai Caleg Perempuan Dengan Perolehan Suara Terbanyak
Anggota DPRD Jabar Rita Puspita Melaksanakan Penyebarluasan Perda Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:58 WIB

Kawasan Wisata Yang Satu Ini Mirip Seperti di Soul Korea Selatan

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:04 WIB

DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:01 WIB

KPK RI Apresiasi Pemkot Bandung dan Menjadikan Bandung Sebagai Contoh dalam Menanamkan Nilai- Nilai Integritas di Indonesia

Berita Terbaru