BandungPuber. Com — Satu hal yang tidak konsisten dari pemerintah dan terus terang saya tidak suka adalah tidak dilaksanakan secara nasional, artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak tidak ada konsistensi dari pemerintah.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyikapi banyaknya keluhan dari masyarakat terutama ibu-ibu tentang pengalihan dari saluran analog menjadi digital saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema: “Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).
Nurul menyarankan, apabila pemerintah ingin melakukan pengalihan sebaiknya dilakukan secara keseluruhan dan tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja.
“Ini artinya kan dia buang badan buang badan terhadap kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur secara teknologi bahwa yang tadinya analog akan menjadi digital begitu,” ujar politisi Partai Golkar ini.
“Tapi ini buang badannya seolah-olah dengan melegitimasi, pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek saja sudah mewakili republik ini itu tidak benar,” sambung Nurul.
Kedua, sebut Nurul, kebijakan ini sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen dari pemerintah dalam hal ini kominfo.
“Untuk mendistribusikan set box sebanyak 6 juta unit yang ada datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS kementerian sosial, ini bisa dilaksanakan,” imbuh Nurul.
“Sudah tahu akan jatuh tempo pada tanggal 2 November, terakhir, kan ada 3 tahapan begitu, harusnya mereka memproduksi, mendistribusikan dan jumlahnya bulat 6 juta sesuai data itu, sehingga yang 6 juta kepala keluarga kurang mampu ini, bisa mendapatkan set Box sesuai dengan haknya itu yang menurut saya tidak komitmen,” sambung Nurul.
Menurut Nurul, apabila pemerintah belum siap, sebaiknya tidak perlu terburu-buru.
“Gitu kan, hanya bikin rakyat usah, apalagi sekarang situasinya memang banyak krisis, kita tahu di bawah itu situasinya kayak apa. Ini yang saya sesalkan,” sesal Nurul.
Yang lebih lucu, beber Nurul, set top boxnya harus bersertifikat Kominfo.
“Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?,” tanya mantan aktris nasional ini.
Jadi realisasi dari penyelenggara siaran TV swasta ini belum bisa dilaksanakan. Padahal anda bayangkan, kenapa ini menjadi penting bagi republik ini, satu siaran TV analog bisa menjadi 12 siaran TV digital, karena satu analog TV itu menggunakan 8 Mhz, nah itu sama dengan bisa menjadi 12 TV digital,” sebut politisi Partai Golkar ini.
“Pemerintah harus mempunyai komitmen jangan menjadikan Jabodetabek ini korban! Jadi infrastrukturnya harus siap dulu kalau belum siap, ngapain gitu,” pungkas Nurul Arifin. *Ask
Editor: Beny
