Pencalonan Prabowo – Gibran Terancam Dibatalkan Pengadilan

- Penulis Berita

Rabu, 27 Desember 2023 - 06:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNGPUBER. COM, Jakarta – Setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan norma undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 169 huruf q yang sebelumnya mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden 40 (empat puluh) tahun menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”. Putusan mahkamah konstitusi tersebut bersifat final and banding dan pada saat ini yang kemudian menjadi peluang/pintu masuk Gibran untuk mengikuti kontestasi menjadi wakil presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2024.

Hal tersebut sempat dikomentari oleh Menkopolhukan Prof. Mahfud MD di media Kompas pada tanggal 8 november 2023 yang menyatakan “Keputusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengikat”.

Keputusan Mahkamah Konstitusi itu memang benar mengikat, namun publik perlu tahu bahwa yang dieksekusi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang – Undang, bukan seluruh peraturan perundang-undangan dan wajib ada pihak pelaksana/eksekutor putusan.

Semua itu sesungguhnya telah diatur pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan: “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”, diperjelas pula dalam penjelasanya bahwa: “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum”.

Berdasarkan pengaturan undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 10 ayat (2) tersebut sangat jelas mengatur bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya Perubahan Norma pada suatu Undang – Undang maka DPR atau Presiden lah yang berwenang melaksanakan perubahan pada Undang – Undang dan pada pasal penjelas telah tegas mengatakan bahwa perintah terhadap DPR dan Presiden bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, artinya setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan maka pasal yang diputus itu mengakibatkan Vacuum of Norm (Kekosongan Norma), hukumnya kosong karena kehilangan norma sebelumnya akibat digantikan dengan norma baru berdasarkan putusan, sehingga pembentukan pasal baru berdasarkan norma baru sesuai putusan itu menunggu dibentuk oleh DPR atau Presiden tanpa melalui Prolegnas karena bersifat mendesak.

Pengaturan Pasal 10 ayat (2) UU no 12 tahun 2011 tersebut sekaligus membantah pendapat yang disampaikan oleh Prof Yusril pada media CNN pada tanggal 24 Desember 2023 yang menyebutkan “Dengan adanya putusan MK tersebut maka norma pasal 169 huruf q UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu berubah saat itu juga tanpa harus menunggu DPR atau Presiden merubahnya”.

Pendapat Prof Yusril ini tentu merupakan logical fallacy (kesesatan berfikir) yang dapat menyesatkan masyarakat atas pemahaman hukum terhadap persoalan ini.
Sehingga perbuatan hukum KPU dalam melakukan penerimaan pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran pada tanggal 25 oktober 2023 dan menyatakan hasil verifikasi syarat lengkap dan benar tanpa merubah PKPU no 19 tahun 2023 yang masih mensyaratkan usia 40 tahun saja, karena cukup mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan melawan hukum dan Abuse of Power (penyalahgunaan wewenang) karena bertentangan dengan pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa lembaga negara yang wajib melaksanakan putusan MK adalah DPR atau presiden, bukan KPU.

Kenyataan ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwa memang ada perbuatan kesengajaan yang tersistematis dalam upaya melakukan penyelundupan hukum pada proses tahapan pemilu 2024. Maka dari itu banyak sekali gugatan oleh banyak pihak melalui pengadilan negeri, PTUN, MK dan DKPP dampak diloloskanya pasangan calon Prabowo-Gibran karena memang posisi hukum dalam proses tahapan pendaftarannya mengalami kecacatan hukum dan sangat berpotensi dapat dibatalkan oleh pengadilan yang sedang mempersidangkan perkara tersebut.

Oleh: Dr. Demas Brian W. S.H., M.H.
Direktur PRESISI (Penstudi Reformasi Untuk Demokrasi Dan Antikorupsi)

Berita Terkait

Tensi Politik Memanas: Ribuan Massa Kepung Kantor Pemkab Sampang
Johanes Gluba Gebse Kandidat Dengan Elektabilitas Terunggul Sebagai Calon Gubernur Papua
Tim Pemanjat Putri TRAMP Luncurkan Ekspedisi Pemanjatan Tebing Parang TRAMP
Dana Dimakan Marketing BCA Multifinance, Rekening Nasabah di Debit Bayar Cicilan
Hakim MK Guntur Hamzah Kembali Akan Dilaporkan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara
SIARAN PERS DK PWI PUSAT. Wahai Hendry Ch Bangun Yang Terhormat Tinggalkan Segera Cawe Cawe Itu !!!! Patuhilah Rekomendasi Dewan Kehormatan PWI Pusat
Jelang Pilkada 2024 Dukungan Terus Mengalir Kepada Calon Bupati Sampang H. Slamet Junaidi
Perjalanan Anak Petani dari Kepala Kamar Mesin ke Kursi Bakal Calon Bupati Lembata
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:58 WIB

Kawasan Wisata Yang Satu Ini Mirip Seperti di Soul Korea Selatan

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:04 WIB

DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:01 WIB

KPK RI Apresiasi Pemkot Bandung dan Menjadikan Bandung Sebagai Contoh dalam Menanamkan Nilai- Nilai Integritas di Indonesia

Berita Terbaru