Penundaan Pemilu, Ketua MPR RI Dukung Pernyataan Yusril Ihza Mahendra

- Penulis Berita

Kamis, 12 Januari 2023 - 03:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MPR RI Bamsoet menyalami Presiden Jokowi. ft ist.

Ketua MPR RI Bamsoet menyalami Presiden Jokowi. ft ist.

BandungPuber. Com —  Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang (PBB) Tahun 2023.

Dirinya mendukung pernyataan Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra terkait perlunya bangsa Indonesia memikirkan tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila di suatu saat terjadi penundaan Pemilu yang disebabkan berbagai hal kedaruratan lainnya. Misalnya disebabkan gempa bumi megathrust di selatan Pulau Jawa, kerusuhan massal, maupun karena pandemi global yang terulang kembali.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 431 telah mengatur tentang penundaan Pemilu, yakni disebabkan karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian dan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

“Namun tidak ada ketentuan dalam konstitusi maupun dalam perundangan manapun tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rakornas dan MDP PBB Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (11/1).

Turut hadir antara lain, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hadir pula Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tidak adanya ketentuan hukum tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu, menjadi salah satu yang terlewatkan pada saat melakukan amandemen konstitusi yang dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Padahal bisa saja suatu saat nanti bangsa Indonesia menghadapi kondisi force majeure yang luar biasa sehingga menyebabkan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Menurutnya, MPR RI saat ini berbeda dengan MPR RI sebelum amandemen konstitusi. Di UUD 1945 yang lalu, MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, bisa mengeluarkan sejumlah TAP MPR guna mengatasi krisis konstitusi. Bahkan pada saat melantik Presiden dan Wakil Presiden saja, MPR RI tidak mengeluarkan TAP MPR tentang pelantikan, melainkan hanya mengeluarkan Berita Acara Pelantikan.

“Hal ini jugalah yang perlu dibahas dan didalami lebih lanjut, tentang penataan kewenangan kelembagaan sekaligus penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Prof. Yusril juga menyoroti tentang komposisi keanggotan MPR RI yang saat ini hanya terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Tidak ada lagi Utusan Golongan yang bisa merepresentasikan kelompok masyarakat, seperti Suku Dani dan Suku Dayak. Akibatnya, tidak ada lembaga yang merepresentasikan seluruh kepentingan bangsa Indonesia.

MPR RI juga telah menerima aspirasi serupa tentang pentingnya Utusan Golongan dalam komposisi keanggotan MPR RI. Sebagaimana disuarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

“Menanggapi hal ini, MPR RI akan mengajak para pakar hukum tata negara serta para tokoh bangsa untuk berdiskusi lebih dalam tentang urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan, sehingga bisa merepresentasikan seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat secara komprehensif,” pungkas Bamsoet. *Ask

Editor: Beny

Berita Terkait

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI
DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan
Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024
Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat
Partai Gerindra Kota Batam Usung Li Claudia Chandra dalam Pilwako 2024
Pansus IV DPRD Jabar Bahas Isu Penting Terkait RPJPD 2025- 2045 dan Pelayanan Dasar Masyarakat
KPP Jawa Barat Bersama KPP Kalimantan Tengah Lakukan Sharing Program Kegiatan 2024
Presiden Iran Dikabarkan Meninggal Dunia Saat Pesawat Helikopter Yang Ditumpangi Jatuh Terbakar
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 03:07 WIB

Plh Sekda Kota Bandung Hikmat Ginanjar Sebut Para ASN Harus Promosikan Wisata Kota Bandung

Selasa, 28 Mei 2024 - 01:55 WIB

Buntut Kecelakaan Truk di Cimahi Akibatkan 1 Meninggal dan Sejumlah Luka-Luka, Bey Machmudin: “Saya Akan Panggil Kadis Perhubungan” !

Selasa, 28 Mei 2024 - 01:45 WIB

Pemilihan Gubernur Jabar 2024 Resmi Diluncurkan Pj Gubernur Bey Machmudin

Selasa, 28 Mei 2024 - 01:33 WIB

Dinilai Berhasil dalam Penerapan SPBE Kota Terbaik, Pemkot Bandung Peroleh Penghargaan dari KemenPAN-RB

Senin, 27 Mei 2024 - 00:46 WIB

Danpusdikbekang Taekwondo Championship 2024 Jaring Atlit Berbakat Punya Mental Juara

Senin, 27 Mei 2024 - 00:34 WIB

Mendalami Makna Nilai Insyaallah sebagai Upaya Menggapai Puncak Kesadaran Tauhid

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:58 WIB

Kawasan Wisata Yang Satu Ini Mirip Seperti di Soul Korea Selatan

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Berita Terbaru