Pj. Gubsu Didesak Rapikan Carut Marut Birokrasi Pemprovsu

- Penulis Berita

Jumat, 29 September 2023 - 11:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. M. Joharis Lubis, MM., MPD.  (Ist).

Dr. M. Joharis Lubis, MM., MPD.  (Ist).

Temuan carut marut sistem birokrasi warisan Edy Rahmayadi membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumut (Gubsu) Hasanuddin harus bikin gebrakan pada bulan pertama kepemimpinannya. Demikian tegas Direktur Lembaga Kajian Pelayanan Publik Sumut, Dr. M. Joharis Lubis, MM., MPD.

“Ini menjadi momentum Pj. Gubsu
untuk merapikan kesemrawutan tata kelola pemprovsu,” tutur Joharis dalam keterangan tertulis diterima Medan Pos, Sabtu (23/9/2023).  Saking semrawut, dosen pasca sarjana di Unimed dan UIN (Universitas Islam Negeri) Sumut itu menyebut 4 soal kini mengancam integritas Hasanuddin sebagai Pj. Gubsu.
“Segera evaluasi struktur pengurus Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Ini untuk menyikapi hasil evaluasi UNESCO terkini yang memberikan kartu kuning terhadap status Danau Toba yang selama ini kacau mengelola Geopark Kaldera Toba,” jelas Joharis tentang masalah pertama yang dihadapi Hasanuddin.

“Gebrakan kedua,” sambungnya, “segera evaluasi struktur PB PON 2024. Ini untuk menyikapi proses persiapan pelaksanaan PON 2024 yang semakin dekat sementara progres persiapan Sumut sebagai tuan rumah masih minim.”

Tak hanya persiapan menggelar even nasional, kekacauan birokrasi di Sumut bahkan menjalar di tubuh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

“Karena itu,” imbuh Joharis lagi, “Pj Gubsu Harus segera mengevaluasi unsur BUMD di Sumut yang terdiri dari komisaris, dewan pengawas dan direksi. Ini tentu untuk menyikapi kualitas pertumbuhan bisnis BUMD yang belakangan ini menurun. Juga untuk memperbaiki sistem pemilihan unsur pimpinan BUMD yang selama ini sarat dengan kepentingan politik dan unsur hubungan kedekatan keluarga.”

Terkait itu, Joharis juga menyorot semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sumut. “Pj. Gubsu harus membuat semua OPD transparan soal progres kinerja,” urainya.

Akademisi ini juga punya catatan buruk soal sistem organisasi naungan pembinaan pemprovsu. Korpri, misalnya.

“Saat ini hanya Korpri Sumut yang dipimpin oleh unsur ASN Fungsional. Ya, soal itu juga harus segera dievaluasi,” sarannya.

Demi terciptanya sistem yang lebih baik dan makin pro masyarakat, Joharis yakin publik Sumut tentu mendukung aksi Pj Gubsu me-refresh struktur semua organisasi naungannya.

“Dan hasil dari gebrakan itu, sudah pasti akan sangat membantu tugas dan fungsi pemprovsu  ke depan,” tandasnya.

Guna menuntaskan 4 soal genting itu, 30 hari kinerja bulan pertama Pj Gubsu Hasanuddin seperti di-deadline Joharis, diketahui jatuh tempo pada 5 Oktober 2023 mendatang atau 12 hari lagi. (Dar Edi Yoga)

Berita Terkait

Tentang Korupsi Dana Hibah BUMN oleh Pengurus PWI, Ini Kronologi Lengkapnya
Halal Bihalal Pj Gubernur Sumsel Fatoni Bersama Bupati/Walikota se-Sumsel
Histeria Anak-anak Penuhi Masjid, Terhipnotis Program Kartu Tokoh Islam Absen Digital Ala Al Marjan
Jelang Imlek, Komunitas Rumpies Bagikan Nasi Bungkus ke Kaum Marginal
Perayaan HUT Ke- 38 Kelompok Pecinta Alam Alpala SMA 68 Jakarta Digelar Secara Sederhana
Sinyal Pertemuaan Megawati-Jokowi dan Surya Paloh-Megawati, Sinyal Rekonsiliasi Politik?
Politik Asik Relawan Vs Politik Berisik BuzzeRp
Perhutani Kerahkan Polhut Untuk Bantu Bencana Longsor di Subang
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:38 WIB

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:51 WIB

Mengapa Kota Bandung Menjadi Magnet Para Wisatawan, Berikut Ulasannya

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Rabu, 22 Mei 2024 - 03:49 WIB

Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat

Berita Terbaru