PKS Minta Agar Pemerintah Berikan Ganti Rugi Kepada Warga yang Ternaknya Mati Karna Wabah PMK

- Penulis Berita

Kamis, 23 Juni 2022 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Majelis Syura (KMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Salim Segaf Al-Jufrie

Ketua Majelis Syura (KMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Salim Segaf Al-Jufrie

Semarang, BandungPuber. Com — Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri mendengarkan keluh kesah ratusan peternak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah.

Kehadiran Dr Salim untuk Rembug Peternak terutama tentang persoalan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah mewabah.

Salim mengatakan bagi peternak skala kecil, sapi adalah bentuk harta benda yang nilainya sangat signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Sebab itu dia minta kepada pemerintah agar memberikan ganti rugi kepada warga yang sapinya mati karena wabah PMK. Ia menyebut pemerintah bisa memberikan ganti rugi Rp 10- Rp 20 juta per ekor bagi peternak yang sapinya mati akibat virus PMK.

“Sapi bagi peternak kecil ini adalah harta mereka yang utama, sekarang banyak yang mati karena PMK setelah 30 tahun kita dinyatakan bebas dari wabah ini kini muncul. Sehingga perlu jaring pengaman berupa ganti rugi bagi peternak kecil yang sapinya mati karena wabah,” sebut Dr Salim.

“Memang saat ini para peternak sedang menghadapi ujian PMK, ini apalagi mau hari raya Idul Adha masyarakat mau beli jadi kurban jadi ragu, para peternak sapi perah tidak bisa memerah susu, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat khususnya peternak,” imbuhnya.

Atas kondisi yang dihadapi itu, Dr Salim optimistis wabah PMK yang saat ini melanda puluhan ribu ternak, khususnya di Jateng bisa segera berlalu.

“Kita meyakini yang namanya penyakit pasti akan berlalu, memang persoalan ini menjadi persoalan bersama, sehingga kami mendorong Pemerintah untuk bisa melakukan langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran,”jelasnya.

“Namun dalam perjalanannya muncul impor kerbau dari india, sapi dari brazil, sehingga Pemerintah mudah-mudahan memperhatian masalah ini, memang kerbau dan sapi tersebut murah, tapi bawa masalah, sehingga muncul penyakit semacam ini, tapi kita meyakini dengan semangat kebersamaan, Indonesia segera bebas dari wabah PMK,” tambah Dr Salim.

 

Alternatif Solusi Dewan Pakar PKS

Dewan Pakar PKS Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi menyebutkan saat ini vaksin untuk wabah PMK masih harus impor dan jumlahnya belum merata dibandingkan jumlah hewan ternak di Indonesia.

Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jawa Tengah ini mengatakan, timnya telah melakukan penelitian dan produksi sebuah ramuan dalam bentuk cairan yang bisa membantu mengatasi PMK di masyarakat.

“Ramuan ini dari herbal dan sudah mendapatkan hak paten. Kita bersama tim datang untuk membantu peternak yang tengah kesulitan. Kita juga apresiasi pemerintah yang tengah melakukan penanganan tapi karena sudah menyebar ada inisiatif dari tim untuk membantu,” papar Lalu.

Lalu mengatakan, ramuan herbal ini sudah diujicobakan di Jawa Timur dan Semarang dan hasilnya siginifikan membantu penanganan PMK.

“Cairan ini diminumkan, lalu disemprot di wajah, mulut, mata, hidung semua termasuk kaki dan kandang secara berkala sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya,” papar Lalu.

Ia juga menyebut, beberapa peternak juga berinisiatif memberikan ramuan herbal terutama untuk mengurangi gejala sekunder dari penyakit PMK.

“Dinyatakan sembuh memang harus ada uji lab tapi yang penting bagi masyarakat infeksi sekundernya bisa dicegah. Misalnya suhu tubuhnya turun, nafsu makannya timbul lagi, bisa berdiri itu sudah membantu. Selain untuk sapi, ramuan herbal ini juga bisa untuk unggas,” pungkasnya.

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Gubernur Dedi Mulyadi: Berdasarkan Aspek Profesionalitas, Helmi Yahya Jabat Komisaris, Berikut Struktur Baru Bank BJB
Korban Pelecehan Seksual Oleh dokter di Garut Mendapat Bantuan dari Pemprov Jabar
Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya Rencananya Akan Dilaksanakan Pekan Depan, Catat Tanggalnya
Segala Jenis Pungutan di Jalan dan Sumbangan Kepada Masyarakat Termasuk Parkir Liar Akan Ditertibkan, Pemprov Jabar Keluarkan Surat Edaran
Pemerintah Umumkan Gaji ASN dan Pensiunan Tahun 2025 Naik
Ini Besaran Kenaikan Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Ditetapkan Per 1 Januari 2025
Uang Kompensasi Supir Angkot Dipotong, Gubernur Dedi Mulyadi Sebut “Itu Tindakan Premanisme Saya Akan Proses Hukum”
Garda Terdepan Dalam Berbagai Situasi

Berita Terkait

Kamis, 17 April 2025 - 03:23 WIB

Di Balik Loreng, Ada Cinta untuk Anak-anak Enggros

Senin, 14 April 2025 - 10:54 WIB

Perkuat Silaturahmi, MBI Jakarta Gelar Halal Bihalal Bikers Motor Besar

Senin, 14 April 2025 - 10:38 WIB

Kunjungi Hasto di Rutan KPK, Kardinal Suharyo Dapat Apresiasi

Minggu, 13 April 2025 - 13:49 WIB

Keluarga Besar Sanggar Sinlamba Batavia Gelar Halal Bihalal 1446 H di Jakarta Utara

Sabtu, 12 April 2025 - 01:51 WIB

Setengah Abad Andri Lesmana, Komunitas Rumpies Kumpul Bareng di Jakarta

Jumat, 11 April 2025 - 04:45 WIB

“Ingin Buka Bengkel, Ida Tersandung Izin Trotoar: Potret Buram Birokrasi DKI”

Rabu, 9 April 2025 - 05:58 WIB

Laksda Purn Soleman B. Ponto Desak Personel Militer Aktif di Bakamla Dikembalikan ke Satuan Asal

Rabu, 9 April 2025 - 05:54 WIB

Lagi Pelecehan Profesi Wartawan, Ini Kata Kabid Kode Etik Jurnalistik Forum Pemred SMSI

Berita Terbaru