Rapat Paripurna DPRD Jabar Menghasilkan Kesamaan Pemahaman Dalam Penyusunan Propemperda Tahun 2023

- Penulis Berita

Rabu, 2 November 2022 - 06:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapar Paripurna DPRD Jabar. ft humas DPRD jabar.

Rapar Paripurna DPRD Jabar. ft humas DPRD jabar.

 BandungPuber. Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat setujui Program Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (31/10/2022). Terdapat 9 Raperda dalam Propemperda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang terdiri dari 5 Ranperda usul gubernur dan 4 Ranperda usul prakarsa DPRD.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat H. M Achdar Sudrajat menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam bersama Biro Hukum dan HAM, serta perangkat daerah pengusul,  dan menghasilkan kesamaan pemahaman dalam penyusunan Propemperda tahun 2023.

Dari pembahasan tersebut menghasilkan Propemperda tahun 2023, akan disusun berdasarkan skala prioritas pembahasan yang mengacu pada urgensi dan kelengkapan persyaratan.

Terhadap ke 6 (enam) Ranperda yang diajukan oleh gubernur, melalui penjelasan yang telah disampaikan Biro Hukum dan HAM, serta perangkat daerah pengusul, beberapa Ranperda dipandang mempunyai urgensitas untuk ditetapkan skala prioritas I, dan II dalam Propemperda Tahun 2023.

Dari 6 (enam) ranperda yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat nomor 6472/hk.02.01/hukham tanggal 14 oktober 2022 hal permohonan usulan rancangan peraturan daerah untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2023, disetujui 5 (lima) Ranperda untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

“Satu Ranperda yaitu tentang penyelenggaraan inovasi daerah, karena secara materi bersinggungan dan didasarkan pada kesamaan dasar hukum penyusunan Ranperda Prakarsa DPRD tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jawa Barat, maka Ranperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah tidak masuk dalam Propemperda tahun 2023”ucap Achdar saat membacakan laporan Bapemperda di hadapan rapat paripurna.

Achdar menambahkan, dalam penetapan kebijakan APBD kedepan, diharapkan Pemerintah Daerah benar benar dapat memperhatikan kebutuhan penganggaran untuk penyusunan Ranperda, dan pelaksanaan serta pengawasan Perda, karena keberadaan perda sejatinya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi Perda kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan pelaksanaan Perda.

Pihaknya merekomendasikan agar Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator penyusunan Ranperda usul gubernur, segera berkoordinasi dengan perangkat daerah pengusul untuk menindaklanjuti hasil pembahasan.

“Bapemperda mendukung segala upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensukseskan pembahasan Ranperda menjadi Perda”katanya.

“Diakhir laporan ini, ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Biro Hukum dan HAM, perangkat daerah pengusul, dan Sekretaris DPRD beserta staf yang telah memberikan dukungan sehingga Bapemperda dapat menyelesaikan pembahasan ini”pungkas Achdar menutup penyampaian laporan.

Ranperda-Ranperda usul Gubernur berdasarkan skala prioritas, sebagai berikut :

Skala Prioritas I.

a. Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

b. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

c. Ranperda Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Skala Prioritas II.

a. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

b. Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, Dan Majalengka Jabar;

Usul Prakarsa DPRD.

Terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD dibagi dalam Skala Prioritas I dan II, sebagai berikut :

Skala Prioritas I.

a. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat;

b. Raperda Tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Jawa Barat

Skala Prioritas Ii.

a. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

b. Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Barat.

Editor: Beny

 

Advertorial Humas DPRD Jabar

 

Berita Terkait

Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Rekomendasi dan LKPJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2023
Apartemen Gardenia Bogor Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj. Siti Muntamah Menerima Kunjungan Sekolah SMPN 7 Membahas Terkait Karakter yang Wajib Dimiliki Pemimpin
Turun Langsung ke TKP Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang, Kakorlantas: Pemeriksaan Awal Tak Temukan Jejak Rem di Lokasi
Ketua Pansus II Hj. Siti Muntamah Berharap Para Disabilitas Memperoleh Kesetaraan Hak Yang Sama
Hj. Siti Muntamah Peroleh Penghargaan PKS Jabar Award 2024, Sebagai Caleg Perempuan Dengan Perolehan Suara Terbanyak
Anggota DPRD Jabar Rita Puspita Melaksanakan Penyebarluasan Perda Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:58 WIB

Kawasan Wisata Yang Satu Ini Mirip Seperti di Soul Korea Selatan

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:04 WIB

DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:01 WIB

KPK RI Apresiasi Pemkot Bandung dan Menjadikan Bandung Sebagai Contoh dalam Menanamkan Nilai- Nilai Integritas di Indonesia

Berita Terbaru