Reformasi Budaya Hukum TNI-Polri, Angin Segar Dari Kepemimpinan Andika Perkasa Dan Listyo Sigit

- Penulis Berita

Rabu, 2 November 2022 - 05:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Panglima TNI Andika Perkasa bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit. ft ist

Panglima TNI Andika Perkasa bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit. ft ist

BandungPuber. Com — Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum adalah pola pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat terhadap sistem hukum. Kualitas budaya hukum suatu kelompok masyarakat dapat diamati dari tanggapan dan kesatuan pandangan mereka terhadap gejala-gejala hukum dan nilai-nilai hukum.

Dalam kurun waktu terakhir, kita menemukan fenomena budaya hukum yang jauh berbeda di tubuh TNI-Polri. Pada masa sebelumnya budaya hukum TNI-Polri cenderung berorientasi pada gejala saling menutupi atau blue wall of silence. Ketika ada oknum yang terlibat kasus hukum maka para komandan atau rekan-rekannya cenderung melakukan kode senyap dan saling menutupi sebagai bentuk esprit de corps. Namun, budaya hukum TNI-Polri dibawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Listyo nampak jauh berbeda dan memberikan angin segar dan harapan baru untuk seluruh rakyat negeri ini.

Kita mulai dari fenomena budaya hukum di organisasi Polri yang baru saja dihentak kasus besar yang menimpa dua petingginya, yaitu Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa. Kedua kasus tersebut sangat menyita perhatian masyarakat, karena ada pejabat tinggi Polri yang melakukan abuse of power, melanggar hukum yang seharusnya dijaga, diproses melalui sidang etik internal Polri, lalu dilakukan proses hukum sipil sebagaimana warga negara lainnya. Terlepas bahwa kasus-kasus itu terlalu besar untuk ditutupi, namun keputusan Jenderal Listyo Sigit menggiring anak buahnya sendiri ke lembaga peradilan umum, tanpa pandang bulu, adalah terobosan budaya hukum yang luar-biasa.

Terlepas dari langkah tegas Kapolri pada kasus Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa, maka TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa pun melakukan terobosan budaya hukum yang unik, namun juga berdampak luar biasa. Jenderal Andika mengubah budaya hukum TNI yang esklusif dihadapan hukum, menjadi lebih inklusif. Semua kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota TNI dibahas rutin dan terbuka di hadapan publik dan ditayangkan di media sosial TNI.

Dalam sejarah TNI, Jenderal Andika menjadi Panglima TNI pertama yang berani melakukan terobosan ini. Dengan terobosan ini, rakyat menjadi tahu bahwa TNI sangat menghormati hukum dan menjamin keadilan hukum, apalagi jika ada oknum TNI yang melanggar “Delapan Wajib TNI” kepada rakyat.

Di lembaga yang memiliki jiwa korsa yang kuat seperti TNI-Polri, bukan hal yang mudah untuk membangun kualitas budaya hukum ideal di lingkungan internal. Apalagi pada masa Orde Baru, TNI-Polri adalah kelompok warga negara kelas satu, dimana tatkala penegakan hukum diarahkan kepada seorang seorang personel TNI-Polri maka ada kemungkinan hal itu dianggap sebagai serangan terhadap institusi. Sebuah model jiwa korsa yang membabi buta dan membuat rakyat menjadi ketakutan ketika berhadapan dengan oknum TNI-Polri yang melanggar hukum.

Dengan perubahan gaya kepemimpinan yang telah terjadi di TNI-Polri, Andika dan Listyo telah mengambil resiko menjadi tidak populer di kalangan internal. Apalagi membela para anak-buah yang sedang terkena masalah hukum adalah budaya kepemimpinan di masa lalu. Maka, masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap Jenderal Andika dan Jenderal Listyo ditengah carut-marut budaya hukum di tanah air. Reformasi budaya hukum TNI-Polri terkini yang dipandu oleh kepemimpinan Andika-Listyo adalah oase masyarakat yang sedang haus keadilan dan merindukan kualitas kepemimpinan yang pro rakyat.

Apa yang sudah dirintis oleh kedua petinggi TNI-Polri tersebut harus menjadi mercusuar bagi generasi muda TNI-Polri di masa mendatang. Bangunlah TNI-Polri yang bekerja dan membangun negeri ini, membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dibawah supermasi hukum.

Presiden ke-26 Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, menyatakan “Tidak ada manusia selalu di atas hukum, lalu sebagian yang lain selalu berada dibawahnya. Kita juga tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk meminta seseorang taat hukum.” Maka, taat kepada hukum bukanlah pilihan, melainkan kewajiban semua orang, baik yang berstatus sipil maupun militer seperti TNI-Polri.

Terima kasih Pak Jokowi, Pak Andika Perkasa dan Pak Listyo Sigit, yang telah menghadirkan TNI-Polri yang jauh lebih teduh, humanis dan egaliter dihadapan hukum dan rakyat.

M. Husni
Penggiat Media Sosial.

Editor: Beny

Berita Terkait

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI
DPRD Jabar Lakukan Penandatanganan Record of Discussion atau RoD dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan
Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024
Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat
Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Partai Gerindra Kota Batam Usung Li Claudia Chandra dalam Pilwako 2024
Pansus IV DPRD Jabar Bahas Isu Penting Terkait RPJPD 2025- 2045 dan Pelayanan Dasar Masyarakat
KPP Jawa Barat Bersama KPP Kalimantan Tengah Lakukan Sharing Program Kegiatan 2024
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:38 WIB

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:51 WIB

Mengapa Kota Bandung Menjadi Magnet Para Wisatawan, Berikut Ulasannya

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Rabu, 22 Mei 2024 - 03:49 WIB

Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat

Berita Terbaru