Reses I Achmad Ru’yat Bahas Terkait Pemekaran Kabupaten Bogor Serta Minimnya Sarana Olah Raga

- Penulis Berita

Senin, 7 November 2022 - 05:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS Achmad Ru’yat (Humas DPRD Jabar/ Fahmi Nauval)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS Achmad Ru’yat (Humas DPRD Jabar/ Fahmi Nauval)

Kab. Bogor. BandungPuber. Com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat menyoroti minimnya fasilitas olahraga untuk masyarakat.

Hal tersebut  dikatakan Achmad Ru’yat saat menggelar agenda Reses I Tahun Sidang 2022-2023 di Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, Senin (7/11/2022).

Achmad Ru’yat menyebut, lokasi desa yang berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit PTPN VIII seharusnya dapat disinergikan dengan jajaran pengurus sehingga terwujud lahan yang dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum.

“Kebetulan disini bertetangga dengan perkebunan kelapa sawit PTPN VIII dan ini tentu harus disinergikan dengan pengurus jajaran direksi, agar bisa ada lahan dari PTPN VIII yang dijadikan fasilitas umum yang bisa pinjam pakai untuk kegiatan olahraga masyarakat sebagaimana yang ada di desa lainnya juga bisa dioptimalkan untuk kegiatan olahraga,”ucap Achmad Ru’yat.

Progres Pemekaran Kabupaten Bogor

Dalam kesempatan tersebut, Achmad Ru’yat mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor Barat sangat membutuhkan pemekaran dan sedang progres di Pemerintah Pusat.

Melihat dari perjalanannya, Achmad Ru’yat menyebut tahap pemekaran Bogor Barat telah selesai dan disetujui, bahkan Wakil Ketua DPRD tersebut langsung menandatangani persetujuan tersebut.

“Saya mendesak agar Pemerintah pusat segera mencabut moratorium, karena Kabupaten Bogor ini Kabupaten yang terpadat se-Indonesia, penduduknya hampir 6 juta dan potensi yang ada juga sangat potensial untuk pemekaran Bogor Barat,” ujarnya.

“Pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dengan Ibu Kota, katakanlah yang sudah ditunjuk hasil kajian perubahan tinggi itu di Cigudeg, yang kedua disamping mendekatkan lalu mempercepat pembangunan, yang ketiga agar pembangunan berbasis desa, jadi jangan hanya dipusat-pusat kota, tapi juga desa ada kebijakan anggaran yang lebih baik,” ucapnya melanjutkan.

Editor: Beny

 

Berita Terkait

Tentang Korupsi Dana Hibah BUMN oleh Pengurus PWI, Ini Kronologi Lengkapnya
Halal Bihalal Pj Gubernur Sumsel Fatoni Bersama Bupati/Walikota se-Sumsel
Histeria Anak-anak Penuhi Masjid, Terhipnotis Program Kartu Tokoh Islam Absen Digital Ala Al Marjan
Jelang Imlek, Komunitas Rumpies Bagikan Nasi Bungkus ke Kaum Marginal
Perayaan HUT Ke- 38 Kelompok Pecinta Alam Alpala SMA 68 Jakarta Digelar Secara Sederhana
Sinyal Pertemuaan Megawati-Jokowi dan Surya Paloh-Megawati, Sinyal Rekonsiliasi Politik?
Politik Asik Relawan Vs Politik Berisik BuzzeRp
Perhutani Kerahkan Polhut Untuk Bantu Bencana Longsor di Subang
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:57 WIB

“Event Cycling De Jabar” Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Olah Raga Bersepeda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:38 WIB

Masyarakat Dibuat Penasaran Siapa Sosok Bakal Calon Pendamping Aba IDI

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:42 WIB

“Forest Walk” Destinasi Wisata Alam di Pusat Kota Bandung Yang Wajib dikunjungi

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:51 WIB

Mengapa Kota Bandung Menjadi Magnet Para Wisatawan, Berikut Ulasannya

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:25 WIB

Jawa Barat Provinsi Dengan Perokok Terbanyak Ke-3 di Indonesia

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:54 WIB

Komisi I DPRD Jabar dan Komisi II Kabupaten Solok Lakukan Konsultasi Terkait Penanganan Konflik Sosial Jelang Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:02 WIB

Sat Pol PP Kota Bandung Sita 276 Botol Minuman Beralkohol dan 278 Butir Obat Daftar G Tanpa Izin

Rabu, 22 Mei 2024 - 03:49 WIB

Demo Terus Berlangsung DPD BIN Jatim Nilai Pj Bupati Sampang gagal Ciptakan Iklim Sejuk Dimasyarakat

Berita Terbaru