Soal Kekayaan Tak Wajar RAT, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Sudah Tak Kompeten 

- Penulis Berita

Jumat, 3 Maret 2023 - 23:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BandungPuber. Com – Jakarta – Dugaan kekayaan tidak wajar yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan penyelenggara negara lainnya sebaiknya tidak ditangani Kedeputian  Bidang Pencegahan Dan Monitoring KPK yang membawahi Direktorat PP LHKPN sebab temuan kecurigaan kekayaan tak wajar ini setelah viral di berbagai media massa (medsos) dan desakan Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD bahwa ada dugaan pencucian uang dalam Harta Kekayaan RAT, demikian pernyataan awal yang disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin dalam keterangan persnya di Jakarta, (2/3/2023).

“Jadi bukan tindak lanjut Harta Kekayaan yang dilaporkan dalam prosedur LHKPN yang menjadi kewenangannya Deputi Pencegahan dan Monitoring,” urai Hasanuddin.

Sebab itu, lanjut dia, sebaiknya ditangani oleh Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyelidikan KPK

“Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan sudah tidak berkompeten. Dan dianggap tidak dapat berbuat banyak terhadap LHKPN Penyelenggara Negara yang Tak Wajar, setidaknya dalam masalah RAT.  Siaga 98 berharap ini ditangani oleh kedeputian penindakan,” jelasnya.

Agar kekayaan tidak wajar ini dapat diselidiki dan ditemukan pidana asalnya, sehingga pidana lanjutannya (TPPU) efektif.

Papar Hasan kembali,”Dalam hal semata mengedepankan TPPU tanpa ditemukan alat bukti yang cukup bahwa hal tersebut bersumber dari tindak pidana korupsi, maka berpotensi kekayaan tak wajar tersebut lolos jerat pemidanaan

Pembuktian terbalik saja tidak memadai, sebab di dalam UU TPPU pemidanaan perampasan (bagi seseorang) tidak ada, justeru adanya di UU TPK, dimana pidana lanjutannya (Kekayaan Tak Wajar) secara bersamaan dibuktikan dengan pidana asalnya (TPK).”

“Apalagi, unsur menyembunyikan dan menyamarkan sudah hilang saat penyelenggara negara melaporkan kekayaannnya secara terbuka melalui prosedur LHKPN,” tutup Hasan.

Editor: Beny

Berita Terkait

Kejuaraan Menembak Sukses Digelar Q-JANG SHOOTING CLUB, Bertabur Selebriti, Medali & Hadiah Jutaan Rupiah
Dukung Budidaya Perikanan Terpadu, Regal Springs Indonesia dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelauran IPB Jalin Kerjasama
Bey Machmudin Dorong Jabar Tingkatkan Produksi Bawang Merah
Pemprov Jabar Raih Nilai Tertinggi Penerapan Sistem Merit Tahun 2024 dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nilai 400
Konsultasikan Terkait Pengawasan Perekonomian dan Keuangan, DPRD Provinsi Bali Kunjungi Komisi III DPRD Jabar
Satgas Citarum Harum Akan Fokus Tangani Lahan Kritis dan Penegakan Hukum
Bey Machmudin Dampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan Luncurkan Buku Citarum Harum di Nusa Dua Bali
Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Rekomendasi dan LKPJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2023
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 23:24 WIB

Rekam Jejak Mayjen TNI (Purn) Purwo Sudaryanto di Kalimantan Tengah

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:53 WIB

Kegiatan TRAMP untuk Susur Sungai Ciliwung dan Penghijauan Bantaran

Jumat, 21 Juni 2024 - 01:33 WIB

Harapan Besar Rakyat Sampang Pada Sosok Aba Idi Sebagai Bupati Sampang

Kamis, 20 Juni 2024 - 05:51 WIB

Dengan Digitalisasi, Proses Kurban di Masjid Al Marjan Jadi Lebih Mudah

Rabu, 19 Juni 2024 - 01:36 WIB

Guna Memastikan Kebersihan Sungai, Sekda Herman Pantau Kondisi Sungai Citarum di Batujajar

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:32 WIB

Aktivis Muda Putra Daerah Sampang Yayan , Tanggapi Voice Note Yang Viral

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:41 WIB

PAUDQu Kharisma, Berawal dari Kepedulian

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:42 WIB

Sambut Kenaikan Kelas, Puluhan Siswa- Siswa PAUD KB Melati 2 Kalapanunggal Gelar Pentas Seni

Berita Terbaru