UU 19/2019 Berpotensi Diskriminatif, Siaga 98: Permohonan Judicial Review Nurul Ghufron Wakili Kepentingan Banyak Pihak

- Penulis Berita

Jumat, 19 Mei 2023 - 04:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNGPUBER. COM, Jakarta – Syarat usia minimal 50 tahun dan masa jabatan 4 tahun Pimpinan KPK patut diuji Mahkamah Konstitusi (MK)

Demikian diungkapkan Koordinator Siaga 98, Hasanuddin menyikapi permohonan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia minimal 50 tahun dan masa jabatan 4 tahun pimpinan KPK.

Mahkamah Konstitusi sepatutnya memang harus diuji, sebab ketentuan tersebut berpotensi diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945.

“Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) berpendapat bahwa dunia pendidikan dan hukum kita sudah mampu menghasilkan ahli (memiliki keahlian) di usia 40 tahun, sehingga kita dapat melakukan rekuitmen Pimpinan KPK dengan batas usia minimal tersebut, namun melalui UU KPK 2019 ketentuan batas usia tersebut di rubah menjadi 50 tahun,” ujar Hasnuddin, dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa, 16 Mei 2023.

Menurut dia lagi, tentu saja akan ada ahli yang berada dalam rentang 40-50 tahun tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti rekrutmen Pimpinan KPK, padahal mereka sudah memiliki keahlian sebagai persyaratan menjadi Pimpinan KPK yang dilekatkan batas batas usia.

“Jadi persoalan pokoknya, bukan terletak pada 40 atau 50 tahun secara berdiri sendiri, tetapi ada predikat keahlian yang melekat pada usia tersebut yang terdiskriminasi akibat ketentuan batas usia minimal 50 tahun,” jelasnya.

Karena itu, Hasan menyarankan agar Hakim Konstitusi dapat menelaah potensi diskriminasi dan menyebabkan ketidakadilan pada batas usia 50 tahun yang bertentangan dengan UUD 1945.

“Pada pokoknya, ketentuan ini menandaskan bahwa ada banyak kemampuan dan ahli hukum kita, yang tidak diakui keahliannya karena belum berusia 50 tahun, dan sejatinya permohonan yang diajukan Nurul Ghufron tersebut bukanlah persoalan pribadinya, melainkan persoalan banyak orang/pihak yang terwakili oleh permohonan JR-nya ke MK,” ucapnya.

Dikatakannya, 50 tahun adalah batas usia yang terikat pada keahlian sebagai imperatif hipotesis keahlian yang di persyaratkan, di mana secara faktual seseorang sudah dapat menjadi ahli, namun keahlian ini tidak diakui hingga batas usia 50 tahun.

Demikian juga dengan masa jabatan 4 tahun Pimpinan KPK, sudah sepatutnya diuji, karena mengapa berbeda sendiri dengan masa jabatan 12 lembaga negara non kementerian (seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial, KPU, Bawaslu, dsb) yang masa jabatannya 5 Tahun.

“Perbedaan ini tentu berpotensi menimbulkan diskriminasi, dan penyelesaian perkara korupsi yang memerlukan waktu penanganan, khususnya penanganan dugaan korupsi besar dengan kerumitan tinggi, yang memelukan waktu yang cukup dalam penyelidikan dan penyidikan,” ungkapnya.

Hasan menilai, pergantian pimpinan yang cepat (4 Tahun) berpotensi mengabaikan penanganan korupsi besar, sehingga Pimpinan KPK yang ada akan menempuh jalan penanganan perkara korupsi secara pragmatis, singkat dan cepat, dan tentu saja korupsi besar tidak akan tersentuh.

“Terhadap hal ini, kami berpendapat permohonan JR Nurul Ghufron sudah mewakili kepentingan banyak orang/pihak, dan tidaklah dapat disebut sebagai kepentingan pribadi semata,” pungkasnya. * Dodi.P.

 

Editor: Beny

Berita Terkait

Bersama Tingkatkan Kemampuan Pekebun Sawit, BPDPKS, Ditjenbun dan LPP Agro Nusantara Gelar Pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Lembaga Survey LPSIM Pasangan H Slamet Junaidi Dan Ra Mahfudz Menang Jauh
Purwo Sudaryanto Bacawagub Kalteng yang Merakyat dan Tanpa Jarak
Dapat Dukungan Langsung Dari Masyarakat Desa “H.slamet Junaidi dan Ra Mahfud”
Rawa Bento, Surga Tersembunyi di Kaki Gunung Kerinci
Pencapaian Luar Biasa, Tim Ekspedisi Gunung Kerinci Alpala SMA 68 Akhirnya Tiba Dipuncak Kerinci
Kunjungan Uskup Ordinariat Militer Indonesia di Atambua Perkuat Iman dan Kedaulatan NKRI
Setelah Diberangkatkan TNKS, Puluhan Pendaki Bermalam di Shelter 1 Gunung Kerinci
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 04:43 WIB

Sidang Ditunda, Mantan Bupati Tanimbar Klaim Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Jumat, 19 Juli 2024 - 02:00 WIB

Sidang Praperadilan Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Ditunda

Jumat, 19 Juli 2024 - 01:56 WIB

Kodim 0502/JU Koramil 03 Tanjung Priok Luncurkan Program Urban Farming untuk Mantan Preman

Rabu, 17 Juli 2024 - 23:42 WIB

Gol, Hendry Bangun, Ketum PWI Pusat Dipecat DK PWI, IJW Beri Jempol

Rabu, 17 Juli 2024 - 23:38 WIB

Tanamanku Sayang, Sampahku Buang: Koramil 01/Koja Manfaatkan Lahan Bekas Sampah

Rabu, 17 Juli 2024 - 23:29 WIB

Koramil 06/KG Galakan Urban Farming sebagai Perekat Toleransi di Wilayah Kelapa Gading

Rabu, 17 Juli 2024 - 23:20 WIB

Menuju Era Baru Pemberantasan Korups: Harapan pada Calon Pimpinan KPK Berlatar Belakang Maritim

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:39 WIB

Dewan Kehormatan PWI Berhentikan Hendry Ch Bangun dari Keanggotaan

Berita Terbaru

Ust. Prof. Dr. H. Sofyan Sauri., M.Pd. (Guru Besar UPI Bandung).

Bandung

Sangat Berbahaya Berbicara Masalah Agama, Tanpa Ilmu

Minggu, 21 Jul 2024 - 04:20 WIB